MAMUJU,indigo99.com | Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ( LPP ) Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ). Kembali menyeret tersangka baru dengan inisial AAY, setelah fakta baru di persidangan di kembangkan oleh Kejaksaan.
Penetapan tersangka AAY sebagai konsultan pengawas dalam kasus korupsi proyek LPP Kelas III Mamuju dan langsung dilakukan penahanan.
Asisten Pidana Khusus ( Aspidsus ) Kejati Sulbar Feri Mupahir, dalam keterangan pers. 24 Mei 2022 di aula pertemuan Kejati Sulbar. Mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah tersangka 1 kali 24 jam mengikuti pemeriksaan penyidik Pidsus Kejati Sulbar.
ADVERTISEMENT
![ads](https://indigo99.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-16-at-20.01.41.jpeg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengungkapkan, salah satu alasan konsultan pengawasan ini ditetapkan menjadi tersangka adalah bahwa tersangka AAY terbukti melawan hukum. Dimana kata dia, tersangka berperan meminjam perusahaan CV Cipta Persada Nusantara, untuk mengajukan penawaran selaku pemenang konstruksi yang sepakat membagi fee 5 persen dengan pemilik perusahaan.
![](https://indigo99.com/wp-content/uploads/2022/05/8e37d6db-0c6e-40e3-b585-f7ec7a445f8d-300x225.jpg)
Ungkap dia, proses lelang saat itu dimenangkan oleh tersangka dengan nilai kontrak 600 juta lebih dan membuat laporan pengembangan yang tidak merujuk kepada kontrak pekerjaan konstruksi gedung LPP. Selain itu kata dia, tersangka sebagai konsultan tidak melakukan teguran terhadap adanya kekurangan kekurangan kualitas maupun kuantitas pekerjaan konstruksi gedung LPP serta tidak meneliti kebenaran atau pekerjaan konstruksi sehingga mengakibatkan pekerjaan terlaksana namun tidak sesuai dengan kontrak.
” Tersangka AAY sebagai konsultan pengawas tidak mengambil langkah – langkah yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju, sehingga gedung bermasalah,” kata Feri.
Tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 sesuai dalam pasal 3 undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang – undang tentang pemberantasan tindak segala korupsi jempol pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Ditemukan kedudukan negara yang cukup besar yaitu 2,4 miliar terhadap pekerjaan pelaksanaan proyek tersebut,” sebutnya.
Masih dia, salah satu alasan penahanan tersangka dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara apalagi tersangka diketahui bertempat tinggal di Makassar.
” Kami tahan untuk mempercepat persoes penanganan perkaranya saat di proses. Saat ini kami lakukan penahanan di Rutan Mamuju terhitung mulai hari ini, dengan waktu Dua puluh hari kedepan,” pungkasnya.
Pewarta indigo99.com : Aji