Upaya Permohonan Diaktifkan Kembali, 13 Mantan Napi Korupsi Dinyatakan Ditolak

- Jurnalis

Selasa, 29 Maret 2022 - 01:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustarsi : ASN bersama Gubernur Sulbar ABM. ( Foto Humas Prov Sulbar )

Foto Ilustarsi : ASN bersama Gubernur Sulbar ABM. ( Foto Humas Prov Sulbar )

MAMUJU, indigo99.com | Sedikitnya 13 orang mantan pegawai negeri sipil ( PNS ) di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) yang tersandung kasus korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht.

Diketahui, upaya permohonan pengaktifan kembali menjadi pegawai negeri sipil ( PNS ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ). dinyatakan ditolak atau selesai, berdasarkan dengan rujukan putusan pengadilan dan undang – undang ASN yang berlaku.

Kepala BKD Provinsi Sulbar, Zulkifli Manggazali kepada indigo99.com mengatakan, pengajuan permohonan yang dilakukan ke 13 orang mantan pegawai narapidana korupsi, dilakukan beberapa bulan lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Zulkifli, beberapa alasan mantan Napi Korupsi itu mengajukan permohonan pengaktifan kembali menjadi PNS, salah satunya adalah berdasarkan dengan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM ( Kumham ). ada pembanding putusan Muna serta ada pasal didalam UU ASN.

“ Dengan dasar bahwa ada rekomendasi Kumham ada pembanding surat putusan bupati Muna dan ada pasal didalam UU ASN menjadi rujukan mereka untuk meminta kembali bermohon ingin aktif kembali jadi PNS, “ jelas Zulkifli

Terkait itu kata Zulkifli mengatakan, permohonan mantan terpidana Korupsi itu tetap dihargai dan dihormati, namun pihak BKD terus mengacu pada undang – undang PNS ada di pasal 11 dan perubahannya di peraturan pemerintah ( PP ) 17.

Baca Juga :  Soal Isu Pungli , Kemenag Mamuju Akui Kembalikan Dana 47 Juta

“ Kami di BKD secara teknis yang kami lihat adalah putusan Pengadilan yang sifat inkracht. Ketika undang – undang mengamanatkan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat yang termuat dalam pasal 87 UU PNS dan pasal 250 PP 11, mau tak mau harus di eksekusi karena jelas rujukanya, “ sebutnya.

Menurut dia, BKD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) tidak ada cela masuk kembali untuk bisa pengaktifan kembali menjadi PNS. apalagi dasar yang diajukan oleh termohon hanya rekomendasi Kumham yang menyebutkan untuk dilakukan evaluasi semua PNS yang terlibat melakukan Tipikor untuk dilakukan evaluasi

“ jadi menurut kami BKD secara teknis tidak ada celah kembali untuk mengajukan mengaktifkan kembali para PNS ini untuk kembali menjadi PNS. Apalagi dasar mereka itu hanya rekomendasi Kementerian Hukum dan Ham dan itu hanya memuat bukan memerintahkan. Jadi tidak ada celah kami secara teknis ditolak atau selesai berdasarkan UU PNS dan putusan PN.” terang Manggazali.

Baca Juga :  Pj Gubernur Sulbar Bangun Sinergi Pihak Bank, Kacab BRI Mamuju Lukman Suriah Dukung program Budidaya Pisang Cavendish

Selain itu sebut Zulkifli, beberapa alasan yang dilayankan ke 13 orang itu yang menyebutkan, bahwa putusan pengadilan itu bertentangan dengan undang – undang pemerintah daerah. Sehingga pihak BKD menjawab bahwa UU pemerintah daerah tidak semerta merta bisa membatalkan putusan pengadilan tetapi harus melalui pengadilan tinggi ( upaya banding ) atau upaya yang lebih tinggi lagi.

“ jadi sepanjang putusan pengadilan tidak berubah atau tidak dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih diatas seperti putusan mahkamah agung, kami tidak berani karena itu akan menjadi pelanggaran UU, kecuali ada putusan resmi dari MA peninjauan kembali atau membatalkan putusan pengadilan, itu baru bisa dipertimbangkan, “ ujarnya.

Seperti diketahui, selain ke 13 orang mantan narapidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulbar. Dikabarkan tahun 2021 kembali 2 orang pegawai Pemprov yang sudah menjadi terpidana korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht dan masih ada beberapa orang yang melakukan upaya banding dengan perkara korupsi di dinas pendidikan provinsi Sulbar.**

Pewarta indigo99.com : Adji

 

 

Berita Terkait

MP2 Sulbar Terus Tebar Kebaikan, 3 Warga Miskin di Polman Terima Bantuan
Tabung Gas di Karossa Lari ke Pengecer Harga Capai 35 Ribu Pertabung.
Menyambut Idul Adha 1445 H, Kanwil Kemenag Sulbar Akan Menyembelih Hewan Kurban 15 Ekor Sapi 
Kapolda Sulbar Ajak Warga Jaga Lingkungan Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan 
Tabung Gas 3 Kg Langka di Mamuju, Sejumlah Pangkalan Tabung Diperiksa Polisi 
Bangunan Los Pasar Karossa Terbengkalai, Berubah Fungsi Jadi Gudang
BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini
Raja Gowa ke 38 Andi Kumala Idjo Akan Kembali ke Istana Balla Lompoa
Berita ini 687 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 23:17 WIB

MP2 Sulbar Terus Tebar Kebaikan, 3 Warga Miskin di Polman Terima Bantuan

Minggu, 16 Juni 2024 - 22:26 WIB

Tabung Gas di Karossa Lari ke Pengecer Harga Capai 35 Ribu Pertabung.

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:56 WIB

Menyambut Idul Adha 1445 H, Kanwil Kemenag Sulbar Akan Menyembelih Hewan Kurban 15 Ekor Sapi 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:39 WIB

Kapolda Sulbar Ajak Warga Jaga Lingkungan Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:47 WIB

Tabung Gas 3 Kg Langka di Mamuju, Sejumlah Pangkalan Tabung Diperiksa Polisi 

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:28 WIB

BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:21 WIB

Raja Gowa ke 38 Andi Kumala Idjo Akan Kembali ke Istana Balla Lompoa

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:50 WIB

Pemprov Sulbar Lakukan Penanaman Perdana Pisang Cavendish di Mateng

Berita Terbaru

error: Content is protected !!