Soal Aset, Sekda Mamuju dan BPKD Diminta Bertanggung Jawab

- Jurnalis

Rabu, 3 Mei 2023 - 08:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Akriadi Pue Dollah. ( LBH Manakarra )

Foto : Akriadi Pue Dollah. ( LBH Manakarra )

MAMUJU, indigo99.com | Pasca penahanan mantan Kabid Aset BPKAD di era pemerintahan bupati Mamuju Habsi Wahid. Mendapat sorotan tajam dari kuasa hukum tersangka. 

Kepada indigo99.com, Akriadi berpendapat soal penanganan kasus yang menimpa kliennya yang baru saja ditahan oleh Kejari Mamuju. 

Menurut Lawyer muda itu, seharusnya Sekretaris daerah ( Sekda ) Mamuju serta Kepala BPKAD harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dengan alasan kata dia, Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah yang bertanggung jawab soal aset penuh adalah Sekda dan kepala BPKD sebagai atasan tersangka kala itu. 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“ Seharusnya Sekda dan BPKAD sebagai penanggung tertinggi soal barang – barang milik Pemda Mamuju, ya harus bertanggung jawab dong. Jelas sekali dalam Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah penanggung jawabannya adalah Sekda dan BPKAD, “ kata Akridi. Rabu 3 Mei 2023

Baca Juga :  Hari ini, Kakanwil Kemenag Sulbar Bersama Kabag TU Dimintai Keterangan Polisi

Dia juga membatah adanya sejumlah tuduhan terhadap kliennya adanya dugaan penggelapan Aset milik Pemda Mamuju, kata dia, semua sudah dikembalikan.

” Apa yang dituduhkan soal penggelapan aset milik Pemkba Mamuju, seperti alat berat Excavator termasuk aset lainnya, menurut klien kami itu sudah dikembalikan, ” jelas Akriadi.

Selain itu juga mempertanyakan hasil audit inspektorat atau BPK, yang sampai saat ini penyidik belum memberikan atau memperlihatkan hasil audit kerugian negara.

Baca Juga :  Pj Zudan Hadiri Rakornas Sawit, Sengketa Lahan dan Harga TBS Masih Fluktuatif 

“ Sampai saat ini kami belum dapat atau lihat mana itu hasil audit apakah dari inspektorat atau BPK. Ya seharusnya teman – teman penyidik harus memperlihatkan itu, ini kan belum ada, “ jelasnya.

Seperti diketahui, sebelumnnya Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Kabupaten Mamuju, telah mengeluarkan surat perintah penyidikan ( Sprindik ) atas dugaan penyalahgunaan aset Pemerintah daerah ( Pemda ) Kabupaten Mamuju 2018 – 2019. Penyelidikan dilakukan ini karena dinilai ada kejanggalan soal keberadaan aset milik Pemkab Mamuju yang hingga kini tidak jelas rimbanya./Aji

Berita Terkait

GPM Jelang Idul Fitri, Sinergitas Pemerintah Sulbar Bersama Perum Bulog dan Distributor Pangan
Inspektur Inspektorat Keuangan Jamwas Gelar Inspeksi Khusus di Kejati Sulbar 
Anggota Pansus Ranperda Pemberian Insentif Kuker ke PTSP dan PT KHBL
Percepat Pengendalian Inflasi, Biro Ekbang Rapat Koordinasi dengan TPID Majene
Komisi IV Hatta Kainang Terima Aspirasi Ipmapus Mamuju
KPU Mamuju Sebut Boleh Berkampanye Tempat Fasilitas Pemerintah, Namun Ini Syaratnya
Seorang Warga Negara India Tiba di Salletto, Masuk Pantauan Imigrasi Kumham Sulbar 
Pandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2024
Berita ini 1,322 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:52 WIB

6 Kabupaten di Sulbar Terima Bantuan Pupuk Dari Mentan RI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:39 WIB

Pj Zudan Hadiri Rakornas Sawit, Sengketa Lahan dan Harga TBS Masih Fluktuatif 

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:44 WIB

Kuasa Hukum Terpidana Andi Dodi Ajukan PK

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:48 WIB

Penuhi Kebutuhan BBM, Pemprov Sulbar MoU dengan Pertamina

Kamis, 28 Maret 2024 - 04:59 WIB

DKP Sulbar Minta Developer Reboisasi Mangrove di Pesisir Pantai Baurung 

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:10 WIB

Seorang Remaja di Pasangkayu Rekayasa Kematian Anak Gadis Umur 14 Tahun

Rabu, 27 Maret 2024 - 00:02 WIB

Habiskan 11 Miliar, Gedung Perpustakaan Mateng Menuai Sorotan 

Selasa, 26 Maret 2024 - 22:30 WIB

Terdakwa Korupsi Unsulbar Dituntut 9 Tahun dan Rekanan 8 Tahun Denda 500 Juta

Berita Terbaru

Mentan RI didampingi Sekprov Sulbar dan bupati Mamuju dalam kunjungannya di Sulbar.(F/Humas)

Advertorial

6 Kabupaten di Sulbar Terima Bantuan Pupuk Dari Mentan RI

Kamis, 28 Mar 2024 - 22:52 WIB

Headline

Kuasa Hukum Terpidana Andi Dodi Ajukan PK

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:44 WIB

Pj Gubernur Sulbar teken MoU dengan Pihak Pertamina.(F/Humas)

Advertorial

Penuhi Kebutuhan BBM, Pemprov Sulbar MoU dengan Pertamina

Kamis, 28 Mar 2024 - 13:48 WIB

error: Content is protected !!