Serap 3 Miliar, Pengadaan Kopi Tahun 2019 Dinilai Gagal

- Jurnalis

Sabtu, 25 Juni 2022 - 12:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustarasi, tanaman bibit kopi

Foto Ilustarasi, tanaman bibit kopi

SULBAR, indigo99.com | Pengadaan bibit kopi arabika perluasan tahun anggaran 2019 dengan anggran 3 Miliar menuai sorotan dari berbagai pihak termasuk kelompok tani ( Poktan ) penerima dari dua kecamatan yakni Rantebulahan Timur dan Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan sumber yang diperoleh indigo99.com, bahwa pengadaan kopi yang menelan anggaran APBD Provinsi Sulbar, kegiatannya diduga tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya ( RAB ). Dimana kopi yang diterima oleh Poktan bervariasi yaitu kopi arabika, kopi Jember dan kopi Robusta, padahal dalam RAB hanya jenis kopi Arabika yang diminta.

“ Salah satu perusahaan sebagai pihak pelaksana pengadaan bibit kopi tersebut ditemukan yang ada Tiga jenis yaitu kopi arabika, kopi jember dan kopi robusta. Pengadaan bibit kopi tersebut tidak sesuai di RAB, karna bibit kopi yang seharusnya yang ditenderkan adalah jenis kopi arabika ( jenis komasti ), bukan bibit kopi campuran, “ terang salah satu penggiat anti Korupsi Sulbar, Baharuddin Belo, yang menilai program ini gagal total.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baharuddin menyebutkan, jumlah bibit kopi 300 Ribu pohon jenis kopi Arabika dengan anggaran 3 Miliar. Dibeberkan yang paling memprihatinkan sebagian bibit kopi yang diterima Poktan sebagian sudah mati dan layu.

Baca Juga :  2 Tahun Buronan Tersangka Korupsi, Seorang Kades di Polman Berhasil Diringkus Tim Tabur

“ Masyarakat petani selaku penerima manfaat di dua Kecamatan, menolak menerima bibit kopi tersebut saat didatangkan dengan alasan kondisi bibit tersebut tidak layak tanam karena banyak mati dan layu.” sebut Baharuddin

Parahnya pengadaan kopi jenis Arabika, dipertanyakan pengawasannya dari pihak – pihak terkait. Iya menilai, pengadaan bibit kopi tersebut dinilai gagal karena bibit seharusnya sudah ditanam pada bulan November 2019 tapi sampai saat ini bibit kopi tersebut dibiarkan berserakan.

“Masyarakat juga tidak mau menanam karena bibitnya ada tiga jenis dan sampai saat ini sudah banyak mati dan membusuk. Dari beberapa orang kelompok tani mengaku kalau awalnya menolak namun petani tatap dipaksa menerima dengan menandatangani serah terima.” ungkapnya

Terkait pengadaan bibit kopi yang dinilai rusak itu. Gunawan, salah seorang warga di Kecamatan Rantebulahan Timur ( Rantim ) kepada laman media ini mengatakan, para Ketua Poktan, awalnya menolak bibit kopi dengan alasan bibit tersebut kecil dan saat itu dikemas dalam karung serta banyak yang mati waktu tiba di lokasi. Kondisi ini, pihak penyedia sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab.

Baca Juga :  Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan

Kala itu sebut Gunawan, bibit yang diangkut dengan mobil truk, ketua kelompok tani menerima walaupun kondisi bibit sama dengan bibit pertama yang diantar oleh pihak dinas pengadaan. Dan para ketua kelompok dilibatkan dalam pengangkutan dari penangkaran bibit ke lokasi penerima manfaat di wilayah masing – masing.

Gunawan menilai, pengadaan bibit kopi yang diprogramkan pemerintah tahun 2019 melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, dinilai gagal. Seharusnya kata dia, kopi yang ditanam saat itu sebenarnya saat ini sudah ada yang berbuah sampai sekarang dan dinikmati oleh masyarakat, karena prospek penanaman kopi di wilayah kami sangat bagus kalau bibitnya bagus.

“ Coba kalau bibit kopi bagus kita tanam di tahun 2019, pasti sudah dipetik tahun ini. Saya anggap program ini gagal total dan dirugikan negara dengan menggunakan anggaran Miliaran rupiah, “ pungkas Gunawan./Zul

 

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 393 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!