Sejumlah ASN Pemda Mamuju Layangkan Surat Keberatan 

- Jurnalis

Jumat, 15 Oktober 2021 - 05:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket Foto :  Pengacara 9 ASN Pemda mamuju, terlihat menyerahkan surat keberatan adminstrasi ke Pemda Mamuju.

Ket Foto : Pengacara 9 ASN Pemda mamuju, terlihat menyerahkan surat keberatan adminstrasi ke Pemda Mamuju.

indigo99.com | Pelantikan dan mutasi pejabat pemerintahan daerah ( Pemda ) Kabupaten Mamuju, khususnya pada pejabat eselon Tiga dan eselon Empat, yang dilakukan oleh bupati Mamuju, Sutina Suhardi, pada tanggal 30 Agustus 2021. Mendapat perlawanan hukum bagi sejumlah pejabat yang mengaku merasa dirugikan karirnya.

Dari penelusuran indigo99.com, ada Sembilan orang pejabat yang tergabung di eselon Tiga dan Empat, dan Kesembilan pejabat ini mencari keadilan dengan menggandeng pengacara atau penasehat hukum.

Ditemui Akriadi, SH, kuasa hukum Kesembilan pejabat tersebut membenarkan adanya pendampingan hukum terhadap Sembilan orang pejabat eselon Tiga maupun eselon Empat, yang rata – rata mengaku karirnya dirugikan tanpa ada alasan yang jelas.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“ Kalau yang pejabat dilantik dan mutasi bulan lalu itu kayaknya ratusan orang. Hanya saja ada Sembilan orang kami dampingi,dan rata – rata mengaku dirugikan karirnya, makanya mereka melayangkan keberatan administrasi kepada bupati Mamuju  “ kata Akriadi, kepada indigo99.com    

Pengacara muda ini lebih jauh menjelaskan, bahwa pada 30 Agustus 2021 Bupati Kabupaten Mamuju, telah melakukan mutasi pemberhentian dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, terhadap pejabat eselon Tiga dan Empat.

Dia menilai, bahwa mutasi yang dilakukan oleh Bupati Mamuju adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah, padahal kata dia, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang diturunkan itu tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berat.

Baca Juga :  Urai Kemacetan, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Asmoro Turun Langsung Mengatur Lalu Lintas

“ Coba bayangkan, klien kami semua mengaku tidak pernah terima sanksi berat jika memang terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran ASN. Karena ini kan dituduhkan masuk dilingkara politik praktis, namun tidak mengantongi surat sanksi dari Bawaslu kalau dia terlibat politik praktis, kan ini aneh, “ tanya Akriadi.   

Menurut dia, sebagaimana yang dilakukan bupati Mamuju dalam melakukan mutasi bertentangan dengan Pasal 162 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil ( PNS ) yang menyatakan ” Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem Merit”.

“ kami patut menduga bupati Mamuju dalam melakukan mutasi, syarat dengan konflik kepentingan. Hal ini bertentangan dengan pasal 190 ayat (5) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang menyatakan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,” jelas Akriadi.

Lebih lanjut Akriadi menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara ( ASN ), sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Baca Juga :  Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru

“ Hal ini yang perlu dipahami oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. kalau seperti ini jelas klien kami dirugikan dong. yang dinonjobkan tanpa ada alasan yang kuat atau misalnya mereka melakukan pelanggaran berat atau sanksi berta kan ini tidak ada, “ terangnya. 

Terkait apa yang dilakukan oleh Pemda Mamuju terhadap kliennya. Kata dia, pihaknya telah melakukan keberatan administrasi ke Pemda Mamuju. Keberatan administrasi ini ditujukan ke bupati Mamuju selaku pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Kalau tidak ada tanggapan dari bupati berarti menerima. Jika menolak kata dia, kembali melakukan upaya banding administrasi Satu tingkat diatas dari bupati hingga pengadilan tata usaha negara ( PTUN )    

“ Keberatan administrasi sudah kami masukkan ke bupati selaku pejabat atau pemerintah yang mengeluarkan SK tersebut. Kalau dalam waktu 10 hari kerja ini tidak ditanggapi atau jawab itu artinya mereka menerima, namun jika menolak kami lakukan upaya banding administrasi satu tingkat diatasnya dari bupati setelah itu jika masih ditolak banding administrasi kami ke PTUN, “ tegas Akriadi.

Terkait hal ini, wartawan media indigo99.com mencoba melakukan upaya konfirmasi baik lewat telepon maupun lewat via Whatsapp kepada Sekda Mamuju, Suaib, hingga saat ini belum ada jawaban.** 

Pewarta indigo99.com : Aji

Berita Terkait

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Puskesmas Salupangkang Dilaporkan
Utang Proyek Rusun 1,3 Miliar, Pihak Kontraktor Segera Bayarkan
Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru
11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  
Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang
Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan
Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku
Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat
Berita ini 1,953 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 12:14 WIB

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Puskesmas Salupangkang Dilaporkan

Rabu, 24 April 2024 - 06:31 WIB

Pasca Lebaran, Pemprov Sulbar Luncurkan Program Diskon Beras

Rabu, 24 April 2024 - 06:04 WIB

Urai Kemacetan, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Asmoro Turun Langsung Mengatur Lalu Lintas

Selasa, 23 April 2024 - 17:05 WIB

Utang Proyek Rusun 1,3 Miliar, Pihak Kontraktor Segera Bayarkan

Selasa, 23 April 2024 - 16:34 WIB

Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru

Selasa, 23 April 2024 - 09:14 WIB

Pagi ini, SMKN 1 Rangas Sekolah Pertama Dikunjungi Presiden Jokowi

Senin, 22 April 2024 - 17:28 WIB

Presiden Jokowi Tiba di Mamuju, Sempat Hambur Baju Kaos

Senin, 22 April 2024 - 15:42 WIB

Warga Terdampak Gempa di Malunda Layangkan Sikap Protes ke Jokowi

Berita Terbaru

Pj Zudan dalam Kuker ya di Kab Polman dalam acara pasar murah Ramadhan.(F/humas)

Advertorial

Pasca Lebaran, Pemprov Sulbar Luncurkan Program Diskon Beras

Rabu, 24 Apr 2024 - 06:31 WIB

Kuasa hukum Andi Dodi Hermawan berikan keterangan kepada media.

Headline

Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru

Selasa, 23 Apr 2024 - 16:34 WIB

error: Content is protected !!