SE Bupati Mamuju Tentang Tunjangan Beras ASN Disorot 

- Jurnalis

Minggu, 14 November 2021 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketfot : Penandatanganan nota kesepahaman ( MoU ) antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Perum bulog cabang Mamuju. ( foto Humas Pemda Mamuju )

Ketfot : Penandatanganan nota kesepahaman ( MoU ) antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Perum bulog cabang Mamuju. ( foto Humas Pemda Mamuju )

Indigo99.com | Belum selesai persoalan ASN eselon Tiga dan Empat di Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), yang baru – baru ini melakukan gugatan keberatan terhadap Pemda Mamuju, yang mengaku merasa dirugikan saat dilakukan pelantikan.

Kini, timbul persoalan baru yang kini menjadi sorotan publik. Adalah surat edaran ( SE ) sang Bupati Sutina Suhardi, dengan nomor 009 / 21 / 2021, tentang pembelian dan penyaluran beras bagi aparatur sipil negara ( ASN ) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju.

Dalam surat itu, disebutkan nota kesepahaman antara Pemda Kabupaten Mamuju dengan Perum Bulog Cabang Mamuju yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog Cabang Mamuju dengan Sekda kabupaten Mamuju dalam rangka rangka pembelian dan penyaluran beras bagi ASN di lingkup Pemda Mamuju. Hal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan ASN Pemda Mamuju mendapatkan beras berkualitas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akriadi, SH salah seorang praktisi hukum yang tergabung di LBH Manakarra, memberikan tanggapan sola kebijakan bupati Mamuju, terkait ASN yang diperintahkan melalui Surat Edaran ( SE ) untuk membeli beras melalui Bulog. Menurut Akriadi, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019, yang dimana jelas bahwa dalam aturan itu Tunjangan diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentukan Innatura ( uang ).

Pengacara muda itu menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ( PP ) No 15 Tahun 2019, jelaskan disebutkan dalam aturan itu. Tunjangan diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentukan Innatura ( uang ). Masih dia, bahwa tunjangan beras itu tidak mesti harus digunakan beli beras sebab tunjangan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN. 

Baca Juga :  BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini

“ jika Bupati Mamuju membuat sebuah kebijakan seperti itu artinya bupati telah membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih di atasnya yaitu PP dan bahkan jika benar bahwa harga beras tersebut yang disiapkan lebih mahal dari tunjangannya maka itu sama saja bupati tidak memikirkan kesejahteraan ASN nya.” jelas Akriadi.

Bagaimana jika ASN tidak melaksanakan Surat Edaran tersebut ?, dia menjawab dengan simpel no problem dengan alasan tidak ada sanksi yang mengatur terhadap SE tersebut.  

“ Saya pikir tidak jadi masalah karena tidak ada sanksi yang mengatur terhadap SE tersebut.” singkatnya.

Pengacara yang akrab disapa Adi itu, menjelaskan bahwa SE sebenarnya bukan peraturan perundang – undangan ( Regeling ), bukan pula keputusan tata usaha negara ( Beschikking ), melainkan sebuah peraturan kebijakan ( Beleidsregel ) atau peraturan perundang – undangan semu ( Pseudo wetgeving ). Pembentukan setiap beleidsregel tetap harus tunduk pada asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan peraturan kebijakan yang baik ( Beginselen van behoorlijke regelgeving ). Tentu persoalan ini kata dia, bisa melakukan evaluasi terhadap SE.

Baca Juga :  Jelang Hari Raya Kurban, Tabung Gas Subsidi Langka di Mamuju

“ Saya berharap DPRD Kabupaten Mamuju, bisa mengevaluasi terhadap persoalan ini karena selain daripada merugikan ASN. Saya menduga, kebijakan tersebut bernilai kolusi dan nepotisme ada didalamnya.” ungkap Adi.

Dikutip dari laman Dikita.id. Bupati Mamuju Sutina Suhardi, memberikan tanggapan soal SE yang dikeluarkannya yang saat ini disorot publik. Dia menyebutkan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu petani dalam hal menjaga dan menjamin penjualan hasil para petani.

“Kami bekerjasama dengan Bulog, bukan dengan PT. Mitra Agro Manakarra. Kebijakan ini untuk membantu masalah petani kita dari hulu hingga hilir,” kata Sutinah, Minggu (14/11/21).

“Bulog inikan harus mengambil 90 persen dari hasil petani di wilayah masing – masing, seperti Kabupaten Mamuju, sementara Bulog juga harus menjual hasil itu. Nah, kebijakan ini tentu akan sedikit membantu Bulog dalam hal memasarkan beras yang juga hasil dari petani kita,” ungkap Sutinah.

Ia menjelaskan, kebijakan tunjangan beras bagi ASN ini juga dinilai tidak akan memberatkan para pedagang, sebab 1 orang ASN yang hanya diharuskan mengambil 5 kg beras dengan harga 11 Ribu per kilo gram.

“Tunjangan beras inikan nilainya sekitar 72 ribu, dan setiap ASN hanya diberikan 5 kg beras premium, jadi sisa tunjangan berasnya masih masuk ke rekening tiap – tiap ASN dalam bentuk uang,” lanjut Sutinah.**

Pewarta Indigo99.com : Adji

 

  

Berita Terkait

Menyambut Idul Adha 1445 H, Kanwil Kemenag Sulbar Akan Menyembelih Hewan Kurban 15 Ekor Sapi 
Kapolda Sulbar Ajak Warga Jaga Lingkungan Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan 
Tabung Gas 3 Kg Langka di Mamuju, Sejumlah Pangkalan Tabung Diperiksa Polisi 
BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini
PMII Mamuju : Pegawai PNS Tidak Boleh Gunakan Tabung Subsidi 3 Kg 
Kajati Sulbar Andi Darmawangsa Lantik Pejabat Eselon Dua dan Tiga
Jelang Hari Raya Kurban, Tabung Gas Subsidi Langka di Mamuju
Pj Gubernur Sulbar Bangun Sinergi Pihak Bank, Kacab BRI Mamuju Lukman Suriah Dukung program Budidaya Pisang Cavendish
Berita ini 322 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 23:17 WIB

MP2 Sulbar Terus Tebar Kebaikan, 3 Warga Miskin di Polman Terima Bantuan

Minggu, 16 Juni 2024 - 22:26 WIB

Tabung Gas di Karossa Lari ke Pengecer Harga Capai 35 Ribu Pertabung.

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:56 WIB

Menyambut Idul Adha 1445 H, Kanwil Kemenag Sulbar Akan Menyembelih Hewan Kurban 15 Ekor Sapi 

Minggu, 16 Juni 2024 - 11:44 WIB

Dukung Persepakbolaan Majene, MP2 Sulbar Sukses Jadi Sponsor Utama Lotim Cup I 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:39 WIB

Kapolda Sulbar Ajak Warga Jaga Lingkungan Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan 

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:19 WIB

Bangunan Los Pasar Karossa Terbengkalai, Berubah Fungsi Jadi Gudang

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:28 WIB

BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:21 WIB

Raja Gowa ke 38 Andi Kumala Idjo Akan Kembali ke Istana Balla Lompoa

Berita Terbaru

error: Content is protected !!