SE Bupati Mamuju Tentang Tunjangan Beras ASN Disorot 

- Jurnalis

Minggu, 14 November 2021 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketfot : Penandatanganan nota kesepahaman ( MoU ) antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Perum bulog cabang Mamuju. ( foto Humas Pemda Mamuju )

Ketfot : Penandatanganan nota kesepahaman ( MoU ) antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Perum bulog cabang Mamuju. ( foto Humas Pemda Mamuju )

Indigo99.com | Belum selesai persoalan ASN eselon Tiga dan Empat di Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), yang baru – baru ini melakukan gugatan keberatan terhadap Pemda Mamuju, yang mengaku merasa dirugikan saat dilakukan pelantikan.

Kini, timbul persoalan baru yang kini menjadi sorotan publik. Adalah surat edaran ( SE ) sang Bupati Sutina Suhardi, dengan nomor 009 / 21 / 2021, tentang pembelian dan penyaluran beras bagi aparatur sipil negara ( ASN ) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju.

Dalam surat itu, disebutkan nota kesepahaman antara Pemda Kabupaten Mamuju dengan Perum Bulog Cabang Mamuju yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog Cabang Mamuju dengan Sekda kabupaten Mamuju dalam rangka rangka pembelian dan penyaluran beras bagi ASN di lingkup Pemda Mamuju. Hal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan ASN Pemda Mamuju mendapatkan beras berkualitas.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akriadi, SH salah seorang praktisi hukum yang tergabung di LBH Manakarra, memberikan tanggapan sola kebijakan bupati Mamuju, terkait ASN yang diperintahkan melalui Surat Edaran ( SE ) untuk membeli beras melalui Bulog. Menurut Akriadi, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019, yang dimana jelas bahwa dalam aturan itu Tunjangan diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentukan Innatura ( uang ).

Pengacara muda itu menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ( PP ) No 15 Tahun 2019, jelaskan disebutkan dalam aturan itu. Tunjangan diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentukan Innatura ( uang ). Masih dia, bahwa tunjangan beras itu tidak mesti harus digunakan beli beras sebab tunjangan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN. 

Baca Juga :  KPU Mamuju Siap Tindak Lanjuti Temuan Bawaslu

“ jika Bupati Mamuju membuat sebuah kebijakan seperti itu artinya bupati telah membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih di atasnya yaitu PP dan bahkan jika benar bahwa harga beras tersebut yang disiapkan lebih mahal dari tunjangannya maka itu sama saja bupati tidak memikirkan kesejahteraan ASN nya.” jelas Akriadi.

Bagaimana jika ASN tidak melaksanakan Surat Edaran tersebut ?, dia menjawab dengan simpel no problem dengan alasan tidak ada sanksi yang mengatur terhadap SE tersebut.  

“ Saya pikir tidak jadi masalah karena tidak ada sanksi yang mengatur terhadap SE tersebut.” singkatnya.

Pengacara yang akrab disapa Adi itu, menjelaskan bahwa SE sebenarnya bukan peraturan perundang – undangan ( Regeling ), bukan pula keputusan tata usaha negara ( Beschikking ), melainkan sebuah peraturan kebijakan ( Beleidsregel ) atau peraturan perundang – undangan semu ( Pseudo wetgeving ). Pembentukan setiap beleidsregel tetap harus tunduk pada asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan peraturan kebijakan yang baik ( Beginselen van behoorlijke regelgeving ). Tentu persoalan ini kata dia, bisa melakukan evaluasi terhadap SE.

Baca Juga :  Ditinggal Tidur, 5 Kotak Suara TPS 13 Disembunyi di Rumah Warga

“ Saya berharap DPRD Kabupaten Mamuju, bisa mengevaluasi terhadap persoalan ini karena selain daripada merugikan ASN. Saya menduga, kebijakan tersebut bernilai kolusi dan nepotisme ada didalamnya.” ungkap Adi.

Dikutip dari laman Dikita.id. Bupati Mamuju Sutina Suhardi, memberikan tanggapan soal SE yang dikeluarkannya yang saat ini disorot publik. Dia menyebutkan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu petani dalam hal menjaga dan menjamin penjualan hasil para petani.

“Kami bekerjasama dengan Bulog, bukan dengan PT. Mitra Agro Manakarra. Kebijakan ini untuk membantu masalah petani kita dari hulu hingga hilir,” kata Sutinah, Minggu (14/11/21).

“Bulog inikan harus mengambil 90 persen dari hasil petani di wilayah masing – masing, seperti Kabupaten Mamuju, sementara Bulog juga harus menjual hasil itu. Nah, kebijakan ini tentu akan sedikit membantu Bulog dalam hal memasarkan beras yang juga hasil dari petani kita,” ungkap Sutinah.

Ia menjelaskan, kebijakan tunjangan beras bagi ASN ini juga dinilai tidak akan memberatkan para pedagang, sebab 1 orang ASN yang hanya diharuskan mengambil 5 kg beras dengan harga 11 Ribu per kilo gram.

“Tunjangan beras inikan nilainya sekitar 72 ribu, dan setiap ASN hanya diberikan 5 kg beras premium, jadi sisa tunjangan berasnya masih masuk ke rekening tiap – tiap ASN dalam bentuk uang,” lanjut Sutinah.**

Pewarta Indigo99.com : Adji

 

  

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan
Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar
Berita ini 319 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!