Proyek Videotron Program 100 Hari Bupati Majene Terancam Mangkrak, Keberadaan Rekanan Dipertanyakan

- Jurnalis

Rabu, 23 Maret 2022 - 05:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi videotron milik Pemda Majene masih terbentang lebar dan belum berfungsi. ( Foto. Hasriadi )

Kondisi videotron milik Pemda Majene masih terbentang lebar dan belum berfungsi. ( Foto. Hasriadi )

MAJENE, indigo99.com | Keberadaan videotron yang berada di perbatasan Kabupaten Majene dengan Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ), terancam menjadi proyek mangkrak.

Proyek pamungkas program 100 hari bupati dan wakil bupati Majene, mendapat kritikan pedas dari anggota DPRD Kabupaten Majene.

Salah satunya bersumber dari Ketua Komisi II, Hasriadi. Dia menyebutkan, sampai saat ini keberadaan videotron milik Pemda Majene belum bisa memberikan manfaat bagi daerah yang menjadi program bupati bersama wakil nya dengan slogan Majene terang.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata dia, pengadaan videotron itu dibangun kesepakatan antara pihak swasta dan Pemda Majene, dengan fungsi videotron itu akan menayangkan beberapa iklan termasuk program pemerintah daerah Majene. Sehingga dianggarkan setiap dinas dengan harapan Seratus hari kerja bupati itu berjalan tapi tidak tercapai.

“ Coba lihat dan perhatikan pengadaan Videotron itu, itu merupakan program Seratus hari kerja sang bupati namun itu barang terbengkalai. Tapi sekarang ini, bukan lagi Seratus tinggal ditambah Satu nol menjadi seribu hari, iya to! sampai belum ada tanda – tanda kehidupan fungsi videotron itu.” kata Hasriadi.

Foto : Hasriadi, Ketua Komisi II DPRD Kab. Majene.

Lanjut politisi senior partai PAN itu, juga mempertanyakan keberadaan rekanan yang hingga kini belum diketahui rimbanya.

“ justru kami mempertanyakan dimana pemiliknya, kalau masih hidup dimana rimba nya kalau sudah mati dimana kuburannya, “ tanya Hasriadi.

Baca Juga :  Polresta Mamuju Pantau Pelaksanaan PSU

Menurut dia, videotron yang melekat di Dinas Kominfo itu dikabarkan tahun ini Pemda Majene kembali akan menganggarkan di setiap dinas, namun sampai saat ini belum diketahui apakah anggarannya keluar atau tidak.

“ Kenapa saya katakan dianggarkan di semua dinas karena semua program dinas – dinas bisa terpublish lewat videotron itu. Namun ini yang terjadi sekarang, kita tidak tahu apa masalahnya, padahal awalnya kita yakin itu bagus namun sekarang tidak memberikan manfaat apa – apa ke daerah,” kata politisi kawakan itu.

Masih dia, keberadaan alat publikasi videotron di ujung selatan Kabupaten Majene, yang sampai saat ini dinilai belum bisa memberikan kontribusi ke daerah, dinilai dianggap proyek gagal.

“ saya anggap ini proyek gagal, karena tidak menghasilkan uang sama sekali. Sepanjang barang itu menghasilkan uang itu tidak jadi masalah karena ada pendapatan daerah. Tapi coba lihat, monumen perahu sandeq dan tugu KB yang menjadi bangunan monumental bagi masyarakat Majene, terpaksa dirobohkan ditempati videotron. Namun toh, bangun baru tidak memberikan manfaat sama sekali, “ jelasnya

Seperti diketahui proyek pengadaan videotron itu merupakan program 10 hari bupati dan wakil bupati Majene dengan jargon Majene terang. proyek ini adalah APBD tahun 2021, meskipun dana kegiatannya masih ditalangi oleh rekanan yang mengerjakan. Hingga masuk tahun 2022, proyek tersebut masih jalan ditempat.

Baca Juga :  Ditinggal Tidur, 5 Kotak Suara TPS 13 Disembunyi di Rumah Warga

Dihubungi terpisah, Kadis Kominfo Kabupaten Majene, Ahmad Rafli Nur mengatakan bahwa proyek videotron itu belum milik Pemda Kabupaten Majene dan masih milik sepenuhnya PT Ilu Group. Rafli menjelaskan, awalnya proyek pengadaan videotron hanya diikat dengan MoU PT. Ilu Group dengan Pemda Majene. Namun dikarenakan ada masalah setelah ada rekomendasi dari BPKP, sehingga MoU nya akan diubah.

“ Pengadaan videotron itu bukan – bukan tidak melalui proyek, dan itu belum milik Pemda, namun masih milik sepenuhnya PT Ilu Group. Karena ada masalah, setelah ada rekomendasi dari BPK maka rencananya akan di rubah MoU nya.” jelas Rafli

Lanjut Rafli Nur, persoalan videotron itu kata dia, kemungkinan besar akan diambil alih oleh Perusahaan daerah ( Perusda ) difasilitasi Pemda Majene. Namun saat ini masih tahapan appraisal atau perhitungan biaya yang akan digunakan.

“ Kemungkinan proyek videotron ini akan diambil alih oleh Perusda atau di take over ke Perusda yang akan difasilitasi Pemda Majene. Tetapi saat ini masih tahapan appraisal atau perhitungan biaya yang akan diserap. “ jelas Rafli, yang mengaku penjelasan lewat via telepon terganggu dengan jaringan, karena dirinya bersama rombongan masih dalam perjalan dari luar kota**

Pewarta indigo99.com : Adji

 

 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi
Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan
Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar
Berita ini 571 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!