indigo99.com | Soal proyek rehab dermaga Palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan anggaran 800 juta lebih, yang akhir – akhir ini menuai sorotan publik. Selasa ( 14/12 ), Tim pidana khusus ( Pidsus ) pada Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Majene, langsung ke titik lokasi proyek.
Konfirmasi kepada Kasi Pidsus Kejari Majene, Muhammad Syafa, kepada indigo99.com membenarkan bahwa tim Jaksa Pidana khusus ( Pidsus ) telah melihat langsung proyek tersebut di pelabuhan Palipi. Dari hasil pantauannya sebut Syafa, bahwa pekerjaan berpotensi tidak selesai dikerjakan sesuai jadwal.
“ Jika kami lihat, pekerjaan berpotensi tidak selesai dikerjakan sesuai jadwal.” singkatnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun proyek itu berpotensi, kata dia, namun Tim Pidsus belum bisa mengambil langkah hukum karena masih dalam proses kontrak dan belum rampung. Hanya saja kata dia, hal yang dilakukan melakukan klarifikasi kepada pemilik proyek atau pejabat terkait terhadap proyek rehab dermaga Palipi tersebut dengan mengundangnya.
“ Kami belum bisa melakukan tindakan, sebab masih dalam masa kontrak. Kami hanya bisa lakukan sebatas klarifikasi ke pihak pelaksana dan mengundang dalam waktu dekat ini, “ ucap Syafa kepada indigo99.com
Terpisah, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar Fadli Syamsuddin, mengakui ada beberapa kendala. Setelah melihat kondisi dilapangan, pihak DKP akan segera melakukan tindakan tegas dengan pemutusan kontrak yang diperkirakan berakhir pada 17 Desember 2021 dengan masa 2 kali perpanjangan waktu.
Alasannya, sebut Fadli karena pihak Dinas sudah memberi toleransi kepada pihak Kontraktor dalam hal ini CV.Delara Karya sebanyak 2 kali SCM. Namun, rekanan tersebut sepertinya belum memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan.
Bahkan, kata Fadli progresnya diperkirakan baru 4 persen. Seperti hasil kajian pihak inspektorat.
Fadli juga menjelaskan terkait kredit konstruksi.” Soal kredit konstruksi pihak DKP tidak terlibat. Kami hanya bertanggung jawab hanya pencairan uang muka 30 persen.
Sementara itu, PPTK Proyek Rehab Dermaga Palipi, Rusman menjelaskan bahwa proses awal proyek tersebut telah dilakukan dilakukan melalui ULP Provinsi Sulawesi Barat, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja.46/Rehab.Dermaga/2021 tanggal 4 Juli 2021 dengan status pemenang tunggal
Kemudian, Rusman menyebut pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah proses penandatanganan Surat Perjanjian dengan CV. Delara Karya selaku Pemenang Nomor 701.001.01.02.01/11/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
Tanggal pekerjaan sebagaimana dalam SPMK terhitung mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 15 November 2021 selama 120 hari kalender.
Sedangkan proses pengawasan pekerjaan diserahkan kepada Konsultan Pengawas CV. Planindo Consultant.
Selanjutnya, sebut Rusman pengguna Jasa, penyedia Jasa dan konsultan pengawas telah bersama sama melaksanakan peninjauan lapangan terkait permasalahan balok penyangga lantai dermaga yang strukturnya banyak mengalami kerusakan pasca dilakukan pembongkaran lantai dermaga.
Menurut Rusman, hasil kesepakatan yang dicapai pada saat itu untuk melakukan Contract Change Order (CCO) dan menghitung kembali volume
pekerjaan untuk mengakomodir item pekerjaan balok dermaga ( pengalihan volume ).
Walhasil, kata Rusman proses penyusunan dokumen CCO menyebabkan penundaan pekerjaan sampai dengan ditandatanganinya Addendum Surat Perjanjian.
Hasil kesepakatan bersama dituangkan dalam Adendum 1 Surat perjanjian Nomor 701.001.02.01/1860/X/2021 Tanggal 8 Oktober 2021.
Dengan Lingkup perubahan Addendum ini adalah pengalihan volume sebagian item pekerjaan ( nilai kontrak tidak berubah ) dan reschedule jadwal pelaksanaan sehingga waktu pelaksanaan berubah terhitung mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Desember 2021 selama 164 hari kalender.
Selama proses pelaksanaan, menurutnya, sejak ditandatanganinya Addendum 1 Surat Perjanjian, CV. Delara Karya selaku penyedia jasa mengalami keterlambatan pekerjaan.
“Atas situasi ini, berdasarkan rekomendasi pengawas pekerjaan, kontrak dinyatakan kritis sehingga dilakukan SCM 1 pada tanggal 23 November 2021( berlaku 23 Nopember sd 10 Desember ) dan saat ini sudah sampai pada tahapan SCM 2 ( berlaku 10 Desember sd 17 Desember ),” sebutnya.
Rusman mengatakan, jika Target progress pada SCM 2 tidak dapat dipenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan, maka dilakukan SCM 3 dan selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak.
“Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pengguna jasa, telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengendalian kontrak pekerjaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, telah memberikan kesempatan maksimal kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya termasuk dalam hal ini pemberian uang muka yang menjadi hak dari pelaksana untuk digunakan modal operasional awal pekerjaan,” pungkasnya.
Pewarta indigo99.com : Mursalim Majid / Adji
