Perencanaan Proyek Konstruksi di Sulbar Perlu Dikaji Kembali

- Jurnalis

Sabtu, 11 Juni 2022 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPD ASKONAS SULBAR, ILHAM ZAINUDDIN.

DPD ASKONAS SULBAR, ILHAM ZAINUDDIN.

SULBAR, indigo99.com | Baru – baru ini, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo. Meskipun dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa warga mengalami luka akibat tertimpa serpihan bagunanan.

Terkait itu, sejumlah bangunan milik pemerintah baik yang dibiayai APBN proyek pasca gempa 6,2 Magnitudo tahun 2021, maupun proyek APBD tahun 2022. Kini menjadi perhatian DPD asosiasi kontraktor nasional ( Askonas ) Provinsi Sulbar, agar pemerintah pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, melakukan kajian ulang perencanaan beberapa proyek konstruksi Pemprov Sulbar.

“ Persoalan ini harus menjadi perhatian, Askonas meminta kepada Pj Akmal Malik, untuk memerintahkan tim teknis Dinas PUPR Sulbar, melakukan kajian ulang perencanaan beberapa proyek konstruksi Pemprov Sulbar yang ditenderkan tahun ini apakah infrastruktur itu sudah sesuai standar anti gempa atau tidak.” kata Ilham Zainuddin, Ketua DPD Askonas Sulbar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ilham yang akrab disapa Rori, Sulbar bisa dikatakan siaga gempa setelah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, pernah digoyang gempa dengan kekuatan 6,2 Magnitudo di awal tahun 2021 lalu. Peristiwa kala itu, dilaporkan ratusan orang meninggal serta sejumlah gedung – gedung perkantoran milik pemerintah Sulbar serta rumah – rumah warga hampir dipastikan tidak layak digunakan.

Baca Juga :  PMII Mamuju : Pegawai PNS Tidak Boleh Gunakan Tabung Subsidi 3 Kg 

Sehingga peristiwa itu sebut Rori, perlu menjadi pelajaran bagi Pemprov Sulbar, karena rata – rata gedung perkantoran baik lama maupun baru hampir semuanya mengalami kerusakan akibat gempa yang hanya berkekuatan 6,2 magnitudo. Untuk itu kata dia, karena menyangkut keselamatan jiwa manusia, pembangunan kantor milik pemerintah di Sulbar, wajib berstandar anti gempa.

“ pak Pj Akmal Malik harus tahu ini, harus melihat infrastruktur yang dibangun saat ini apakah sudah masuk standar gempa atau tidak. Kalau tidak, harus dong dievaluasi proyek yang akan ditender. Jika tidak dilakukan, saya yakin mubazir saja uang negara membangun infrastruktur konstruksi Sulbar, dan pasti kita selalu was – was, “ ujar Rori

Menurutnya, jika bangunan perkantoran dibangun tahun ini tidak berstandar gempa, lantas roboh kembali akibat gempa hanya berkekuatan kecil itu hanya merugikan keuangan negara saja. Seperti ada beberapa bangunan yang kembali rusak hanya goyangan gempa 5,8 Magnitudo.

Baca Juga :  Sulbar Dengan Udara Terbersih di Indonesia, PJ Bahtiar Ajak Masyarakat Pertahankan Kebersihan

Seharusnya kata dia, perencanaan pembangunan konstruksi pemerintah termasuk gedung sekolah dan bangunan lainnya di Sulbar, harus diatas 7 SR. lanjut kata dia, perencanaannya itupun betul – betul di asistensi. Baik menyangkut kelayakan maupun perencanaan melalui kajian teknis Dinas PUPR Pemprov dan istansi yang identik dengan badan bencana.

“ Apalah artinya kalau sudah dibangun roboh lagi seperti pembangunan gedung PKK di bangun setelah gempa 6,2 magnitudo tetapi roboh lagi di posisi gempa 5,8 magnitudo. Itu artinya ada kecerobohan karena sudah di warning sebelumnya, “ terangnya

Rori menilai, BMKG menyatakan pesisir pantai se Sulbar, masuk zona merah gempa dan berpotensi tsunami. Dasar ini kata dia, lebih baik pembangunan di Sulbar alami keterlambatan. Daripada, terburu – terburu membangun tetapi bisa berdampak yang tidak diinginkan.

“ Pembangunan di Sulbar, biar lambat asal selamat masyarakatnya tertimpa dari reruntuhan, daripada terburu – buru membangun tetapi berdampak pada hal yang tidak diinginkan, “ pungkasnya.

Aji/INDIGO99COM

Berita Terkait

Rugikan Kliennya 10 Miliar, Pengacara CV Dunia Warna Makassar Somasi Direktur Inisial UD
Bendahara Polres Mateng Bripka Afiuddin Divonis 3,3 Tahun Penjara
Polres Majene Usut Kasus 42 Balita Keracunan Massal 
Pj Zudan Sebut Musrenbangnas Segera Ditindaklanjuti
Empat Bersaudara Duduk di Pelaminan Bersamaan, Total Mahar Ratusan Juta Rupiah
Serap 8,2 Miliar Kondisi Bangunan Puskesmas Salupangkang Disoal
Biro Umum Sulbar Akan Tambah Jaringan Internet d Kantaor Baru 
Sulbar Menghapus Air Mata Duka Palestina Dalam Peringatan Al Quds Day
Berita ini 366 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 23:17 WIB

MP2 Sulbar Terus Tebar Kebaikan, 3 Warga Miskin di Polman Terima Bantuan

Minggu, 16 Juni 2024 - 22:26 WIB

Tabung Gas di Karossa Lari ke Pengecer Harga Capai 35 Ribu Pertabung.

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:56 WIB

Menyambut Idul Adha 1445 H, Kanwil Kemenag Sulbar Akan Menyembelih Hewan Kurban 15 Ekor Sapi 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:39 WIB

Kapolda Sulbar Ajak Warga Jaga Lingkungan Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:47 WIB

Tabung Gas 3 Kg Langka di Mamuju, Sejumlah Pangkalan Tabung Diperiksa Polisi 

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:28 WIB

BPBD Sulbar dan Pengusaha Katering Sepakat : Dibayarkan Dalam Waktu Dekat ini

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:21 WIB

Raja Gowa ke 38 Andi Kumala Idjo Akan Kembali ke Istana Balla Lompoa

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:50 WIB

Pemprov Sulbar Lakukan Penanaman Perdana Pisang Cavendish di Mateng

Berita Terbaru

error: Content is protected !!