Perencanaan Proyek Konstruksi di Sulbar Perlu Dikaji Kembali

- Jurnalis

Sabtu, 11 Juni 2022 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPD ASKONAS SULBAR, ILHAM ZAINUDDIN.

DPD ASKONAS SULBAR, ILHAM ZAINUDDIN.

SULBAR, indigo99.com | Baru – baru ini, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo. Meskipun dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa warga mengalami luka akibat tertimpa serpihan bagunanan.

Terkait itu, sejumlah bangunan milik pemerintah baik yang dibiayai APBN proyek pasca gempa 6,2 Magnitudo tahun 2021, maupun proyek APBD tahun 2022. Kini menjadi perhatian DPD asosiasi kontraktor nasional ( Askonas ) Provinsi Sulbar, agar pemerintah pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, melakukan kajian ulang perencanaan beberapa proyek konstruksi Pemprov Sulbar.

“ Persoalan ini harus menjadi perhatian, Askonas meminta kepada Pj Akmal Malik, untuk memerintahkan tim teknis Dinas PUPR Sulbar, melakukan kajian ulang perencanaan beberapa proyek konstruksi Pemprov Sulbar yang ditenderkan tahun ini apakah infrastruktur itu sudah sesuai standar anti gempa atau tidak.” kata Ilham Zainuddin, Ketua DPD Askonas Sulbar.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ilham yang akrab disapa Rori, Sulbar bisa dikatakan siaga gempa setelah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, pernah digoyang gempa dengan kekuatan 6,2 Magnitudo di awal tahun 2021 lalu. Peristiwa kala itu, dilaporkan ratusan orang meninggal serta sejumlah gedung – gedung perkantoran milik pemerintah Sulbar serta rumah – rumah warga hampir dipastikan tidak layak digunakan.

Baca Juga :  Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Ikuti Tabligh Akbar Doa Bersama

Sehingga peristiwa itu sebut Rori, perlu menjadi pelajaran bagi Pemprov Sulbar, karena rata – rata gedung perkantoran baik lama maupun baru hampir semuanya mengalami kerusakan akibat gempa yang hanya berkekuatan 6,2 magnitudo. Untuk itu kata dia, karena menyangkut keselamatan jiwa manusia, pembangunan kantor milik pemerintah di Sulbar, wajib berstandar anti gempa.

“ pak Pj Akmal Malik harus tahu ini, harus melihat infrastruktur yang dibangun saat ini apakah sudah masuk standar gempa atau tidak. Kalau tidak, harus dong dievaluasi proyek yang akan ditender. Jika tidak dilakukan, saya yakin mubazir saja uang negara membangun infrastruktur konstruksi Sulbar, dan pasti kita selalu was – was, “ ujar Rori

Menurutnya, jika bangunan perkantoran dibangun tahun ini tidak berstandar gempa, lantas roboh kembali akibat gempa hanya berkekuatan kecil itu hanya merugikan keuangan negara saja. Seperti ada beberapa bangunan yang kembali rusak hanya goyangan gempa 5,8 Magnitudo.

Baca Juga :  Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Seharusnya kata dia, perencanaan pembangunan konstruksi pemerintah termasuk gedung sekolah dan bangunan lainnya di Sulbar, harus diatas 7 SR. lanjut kata dia, perencanaannya itupun betul – betul di asistensi. Baik menyangkut kelayakan maupun perencanaan melalui kajian teknis Dinas PUPR Pemprov dan istansi yang identik dengan badan bencana.

“ Apalah artinya kalau sudah dibangun roboh lagi seperti pembangunan gedung PKK di bangun setelah gempa 6,2 magnitudo tetapi roboh lagi di posisi gempa 5,8 magnitudo. Itu artinya ada kecerobohan karena sudah di warning sebelumnya, “ terangnya

Rori menilai, BMKG menyatakan pesisir pantai se Sulbar, masuk zona merah gempa dan berpotensi tsunami. Dasar ini kata dia, lebih baik pembangunan di Sulbar alami keterlambatan. Daripada, terburu – terburu membangun tetapi bisa berdampak yang tidak diinginkan.

“ Pembangunan di Sulbar, biar lambat asal selamat masyarakatnya tertimpa dari reruntuhan, daripada terburu – buru membangun tetapi berdampak pada hal yang tidak diinginkan, “ pungkasnya.

Aji/INDIGO99COM

Berita Terkait

KPU Mamuju Sebut Boleh Berkampanye Tempat Fasilitas Pemerintah, Namun Ini Syaratnya
Seorang Warga Negara India Tiba di Salletto, Masuk Pantauan Imigrasi Kumham Sulbar 
Pandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2024
Seorang Sekdes di Polman Jadi Korban Luka Tusuk Dibagian Dada
Kadiv Imigrasi Kumham Sulbar Tutup Usia 
Kasus Korupsi Unsulbar Kembali Seret 3 Tersangka, ini Peran Tersangka
Pasca Penetapan Tersangka S’, Kapolres Mamasa Himbau ini
Pasca Kebakaran Simbuang, 2 Korban Alami Luka Bakar  
Berita ini 366 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!