Perda Tidak Boleh Bertentangan Perundang – Undangan

- Jurnalis

Kamis, 30 Juni 2022 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, indigo99.com | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut Perda maupun produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan,

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Faisol Ali pada Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota dari Perspektif HAM tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dilaksanakan secara hybrid, di Aula Baharuddin Lopa, Kamis, (30/6/2022)

Kakanwil menilai, dalam substansi peraturan perundang-undangan secara umum dimaksudkan produk hukum daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

“Adanya landasan Konseptual HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih rinci telah memberikan jaminan adanya penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Terkait dengan evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif HAM, maka produk hukum daerah harus memperhatikan parameter dan indikator nilai-nilai Hak Asasi Manusia”ucapnya

Faisol Ali menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion dimaksudkan agar bagaimana Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan norma dan prinsip HAM, yang ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

Baca Juga :  Berhasil Ungkap Kasus OTT Hingga Narkoba, 2 Satker Diganjar Penghargaan

Oleh karena itu menurutnya Pemerintah wajib bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia

Adapun narasumber dari kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui zoom meeting Direktur Instrumen HAM, Direktorat Jenderal HAM, Dra. Betni H. Purba, M.Si

Selaku Narasumber Kepala Bidang Data & Pengendalian dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kab.Majene Muh. Syafril Saleh, S.Pd.MAP yang dihadiri secara langsung

Serta melibatkan sejumlah unsur jajaran Pemkab Majene dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet di Majene.

 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!