Penyidik Krimsus Polda Sulbar, Tingkatkan Penyidikan Dugaan Korupsi di DKP Provinsi Sulbar.

- Jurnalis

Senin, 11 Oktober 2021 - 05:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket Foto : Ilustrasi lahan penangakaran bibit ikan

Ket Foto : Ilustrasi lahan penangakaran bibit ikan

indigo99.com | Dugaan kasus korupsi pada pengadaan lahan balai ikan sentral dan lahan aptorium karantina ikan tahun 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Provinsi Sulawesi Barat, yang kini di meja penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus ( Krimsus ) Polda Sulawesi Barat ( Sulbar ). Dikabarkan penanganan kasusnya kini ditingkatkan naik ke penyidikan.

Direktur Krimsus Polda Sulbar, melalui Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol. Syamsu Ridwan, kepada indigo99.com membenarkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan balai ikan di DKP Provinsi Sulbar, sudah di tingkat penyidikan setelah dilakukan ekspose kasus beberapa hari yang lalu. 

“ Kasus ini uda digelar perkara pada tanggal 26 Agustus kemarin, itu disepakati bahwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan benih ikan itu dinaikan dari lidik menjadi penyidikan. Nampun penyidik kembali cari bukti lagi untuk kerugian negara dengan melayangkan surat ke pihak BPKP untuk mengetahui perhitungan kerugian negara, “jelas Kabid Humas kepada indigo99.com. Senin ( 11/10 ).

Terkait kasus ini, kata dia, penyidik telah memeriksa saksi – saksi sebanyak 25 orang. Tentunya kata dia, setelah diketahui hasil perhitungan kerugian negara ( HPN ), kembali akan dilakukan gelar perkara dengan menentukan siapa tersangka kasus ini. 

“ Terhadap kasus ini penyidik telah memeriksa saksi- saksi sebanyak 25 orang. Biasanya kalau sudah dikantongi berapa HPN nya, penyidik akan menentukan calon tersangka. Namun sampai saat ini belum ada penetapan tersangkanya kalau calon tersangka ia ada kalau ditingkat penyidikan, “ jelas Syamsu kepada Indigo99.com    

Baca Juga :  Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Terhadap kasus Korupsi, Krimsus Polda Sulbar, kembali melakukan penyidikan kasus korupsi di Sulbar. Dia berharap kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama – sama mengawasi semua kegiatan yang menggunakan baik APBD maupun APBN. Karena kata dia, jika korupsi ditemukan di suatu daerah pasti akan menghambat pembangunan.

“ ya saya berharap semua pihak termasuk masyarakat untuk terus mengawasi semua apa yang bisa diawasi, terutama penggunaan anggaran yang berasal dari APBD dan APBN. Polisi selalu siap dan menerima jika ada aduan khususnya pada kasus korupsi, “ pungkasnya.|Aji        

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar
8 Komplotan Pelaku Hipnotis Berhasil Gondol Uang 85 Juta Milik Warga Sampaga
Jatanras Polda Sulbar Berhasil Gulung 8 Komplotan Pelaku Hipnotis
Gegara Sabu, Seorang Anggota Polres Pasangkayu Dipecat
Berita ini 546 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!