Pengusaha Kayu di Polman Pertanyakan Pembayaran 10 Juta

- Jurnalis

Senin, 28 Maret 2022 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salahsatu kayu yang berhasil disita Gakkum KLHK yang diduga tidak kantongi dokumen lengkap.( Foto. Pattae.com )

Salahsatu kayu yang berhasil disita Gakkum KLHK yang diduga tidak kantongi dokumen lengkap.( Foto. Pattae.com )

POLMAN, indigo99.com | Pasca penangkapan kayu milik pengusaha dagang ( UD ) di Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), oleh Tim Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ), yang diduga tidak memiliki dokumen.

Membuat pengusaha dagang ( UD ) di Polman, harus menelan pil pahit karena sudah hampir Setahun dokumen perizinan Pemegang Hak Atas Tanah ( PHAT ) yang diurusnya melalui CV. Mega Tinggi tak kunjung aktif.

Salah satunya adalah Syawal pemilik UD Firdario, yang berada di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, kata dia, sampai saat ini mempertanyakan uang 10 juta yang dibayarkan sebagai dana pengurusan perizinan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) di Makassar.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut kata pengusaha yang sudah 20 tahun melakoni bisnis kayu di Desa Rea itu mengaku, bingung dengan pengurusan perizinan PHAT yang telah diajukan ke CV. Mega Tinggi melalui di Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH ) Mapilli, yang katanya perizinan UD Kayu akan bernaung di CV Mega Tinggi.

Dia menyebutkan, uang 10 juta yang diserahkan itu agar perizinan milik CV. Mega Tinggi bisa aktif kembali. Namun sampai saat ini belum jelas hasilnya.

“ Kalau saya pak, 10 Juta saya setor, itu untuk pengurusan izin dengan alasan cepat diaktifkan kembali perizinan CV Mega Tinggi, untuk bisa sama – sama kami bernaung di bawa perizinan kayu atas nama CV. Mega Tinggi jika sudah aktif. Dan itu, sudah kami sepakati dan ada pihak KPH waktu itu menyaksikan, “ kata Syawal.

Dia mengaku, penyerahan uang 10 juta itu dilakukan pada bulan Februari 2021. Dan penyerahan uang itu, diketahui berjumlah 15 pengusaha kayu yang dikabarkan menyetor namun bervariasi jumlahnya.

Baca Juga :  Harga Beras Terus Meroket, Bulog Bersama Dinas Ketapang Sulbar Buka GPM

“ Kami lakukan ini pak karena kami tidak mau usaha kami ilegal dan tidak dikejar – kejar lagi petugas. Namun penyerahan uang sudah berlangsung lama ini pak, sudah satu tahun, namun tidak jelas hasilnya, “ ungkapnya kepada media ini.

Lanjut kata dia, selama ini masih pakai nota angkutan. Dan berharap kepada pihak pemerintah agar turun tangan memberikan keringanan agar bisa mengantongi perizinan PHAP semua pengusaha kayu di Polman.

“ Kemungkinan dari pihak CV Mega Tinggi yang menyerahkan uang itu kepada ke pihak KPH Mapilli dan merekalah yang mengurusnya di BP2HP Makassar, tetapi sampai saat ini hasilnya belum ada kabar, “ sebut nya

Syawal mengaku belum lama ini kayu yang dikelolah ditangkap oleh pihak tim Gakkum KLHK. Kata dia, penangkapan itu karena dirinya tidak memiliki dokumen lengkap seperti PHAT.

“ Baru – baru saya diperiksa oleh Gakkum karena kayu saya ditangkap pak, dengan alasan tidak kantongi perizinan lengkap, “ katanya kepada indigo99.com.

Dihubungi terpisah Asri, Kepala UPTD KPH Mapilli, mengaku bersama mitra – mitra sudah pernah membahas kendala yang ada salah satunya pengurusan PHAT agar pemanfaatan kayu pada lahan – lahan kebun di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan berlaku.

“ jadi terkait hal ini kami sudah memanggil mitra – mitra terkait PHAP dan membahas kendala yang ada. Maksud disini, ada mereka merencanakan membuat permohonan PHAT agar pemanfaatan kayu pada lahan – lahan kebun di luar kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, “ tulis Asri melalui pesan Whatsapp nya ke redaksi indigo99.com. Senin 28 Maret 2022.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmikan RS TNI Punggawa Malolo Mamuju

Lanjut dia katakan bahwa dokumen PHAT itu berproses atas permintaan bantuan dari mitra tersebut dalam hal pelaksanaan inventarisasi di lapangan. Dia menyebutkan, ada 5 titik lokus lokasi yg sudah dilakukan inventarisasi potensi yang memakan waktu panjang dengan kendala di lapangan.

“ jadi untuk biaya yang dimaksud disini bukan dalam rangka pengurusan administrasi / izin. Tapi itu adalah biaya yang dibebankan untuk operasional di lapangan dalam rangka cruising atau inventarisasi pohon yang menggunakan banyak tenaga teknis yang membantu mitra pemohon.” jelas Asri.

Masih dia, pemohon ini membuat suatu kelompok untuk kelancaran pelaksanaannya. Dan besaran biaya yang dimaksud tidak sepenuhnya dan sebesar itu. Biayanya bervariasi, bahkan ada yang lebih kecil dari itu dan malah ada yang sama sekali belum berkontribusi.

Lanjut kata dia, CV Mega Tinggi memang dimasukkan untuk bisa satu bendera industri yang memiliki perizinan yang sah termasuk punya sistem penatausahaan hasil hutan. Dan memang baru – baru ini kata dia, sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak dimaksud untuk mengklarifikasi masalah – masalah yang muncul.

“ Saya kira keliru informasinya, jadi memang biaya yang dikeluarkan semua tercatat dan digunakan untuk apa saja, dan itu sudah disampaikan dan clear. Dan akhirnya semua bisa memahami karena semuanya kami jelaskan kondisinya dan tidak ada yang ditutupi, “ pungkas Asri.**

Pewarta indigo99.com : Adji

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 826 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!