Penanganan Hukum Kasus Korupsi KHL Tadui Jalan Ditempat

- Jurnalis

Kamis, 23 Desember 2021 - 14:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris HMI cabnag Mamuju, Dahril.

Sekretaris HMI cabnag Mamuju, Dahril.

indigo99.com | Penanganan hukum Kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan kawasan hutan lindung dan komersialisasi lahan negara yang ada di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang sudah lama di meja penyidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejati Sulbar, kembali dipertanyakan publik.

Kali ini lagi – lagi HMI cabang Mamuju, di akhir tahun 2021 kembali mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi yang menilai jalan ditempat yang sampai saat ini belum jelas ujungnya apakah ada tersangka atau tidak.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris HMI cabang Mamuju, Dahril. Kepada indigo99.com, dengan tegas menyampaikan bahwa Kejati Sulbar harus serius alias tidak main – main serius dan tegas menangani kasus Korupsi khususnya kasus – kasus yang sudah naik di tingkat penyidikan. Salah satunya adalah penyidikan kasus dugaan korupsi kawasan hutan lindung yang ada di Desa Tadui.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mempertanyakan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sulbar, terkait dugaan penyalahgunaan kawasan hutan lindung dan komersialisasi lahan negara yang ada di Desa Tadui, serta mengkonversi hutan mangrove menjadi SPBU.” kata Dahril kepada wartawan media ini. baru – baru ini.

Baca Juga :  Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Dahril menyebutkan, beberapa bulan lalu penyidik Pidsus Kejati Sulbar, kasus kawasan hutan mangrove ini telah menaikkan ke tahap penyidikan dan berjanji akan menurunkan tim ahli untuk menghitung kerugian negara dan masih menunggu hasil audit BPKP.

Namun lanjut Dahril, saat melakukan kroscek di BPKP, berkas atau data yang di berikan Kejati Sulbar masih belum lengkap untuk melakukan audit.

“ Namun sampai hari ini kami telah menyambangi BPKP katanya pihak Kejati belum memenuhi beberapa berkas untuk melakukan perhitungan kerugian negara, ada apa ini ?. Kenapa saling lempar batu ?. Kami mempertanyakan kredibilitas teman teman di Kejati Sulbar, sebab kami menduga mereka main mata kepada pihak pihak yg telah merugikan negara.” ungkapnya.

Masih dia, terhadap kasus ini yang belum jelas titik terangnya. HMI cabang Mamuju akan terus mengawal hingga tuntas. Seperti dana DAK Pendidikan di Provinsi Sulbar, serta kasus kasus Korupsi lainnya yang sampai hari ini belum mampu diungkap oleh Kejati.

Baca Juga :  Bupati Mamuju Sutinah Ultimatum Semua Kepala Sekolah SD - SMP Kabupaten Mamuju

“ Persoalan yang ada di daerah ini terutama dugaan kasus mangrove ini, kami tegaskan akan terus mempertanyakan dan mengawal sampai dimana proses hukumnya.

Dahril yang menjadi korban penyerangan OTK di Sekretariat HMI cabang Mamuju menegaskan, terkait kasus Korupsi ini meminta kepada Kejaksaan Agung, harus mengganti bawahannya yang saat ini dianggap tidak mampu menyeret para penguasa yang merugikan keuangan negara di Sulbar dan menggantikan yang lebih progresif dan benar – benar berpihak kepada kepentingan negara.**

Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin kepada media ini mengatakan bahwa sampai saat ini penanganan kasus dugaan korupsi kawasan hutan lindung mangrove di Desa Tadui, sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satu yang dilakukan mendatangkan saksi ahli kehutanan yang sudah melakukan tugasnya memeriksa lokasi atau objek kawasan hutan lindung itu. Dan hingga saat ini kata Amiruddin, masih menunggu penyelesaian laporan.

“ Ahli Kehutanan telah melakukan pemeriksaan lokasi dan sekarang proses penyelesaian laporan, “ singkat Mantan Kasi Pidsus Enrekang itu.

Pewarta indigo99.com : Adji

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Berita ini 304 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!