Pemutusan Kontrak Dinilai Tidak Prosedur, Pihak Rekanan Ancam Ambil Langkah Hukum

- Jurnalis

Sabtu, 25 Desember 2021 - 02:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aldin, juru bicara CV Delara Karya.

Aldin, juru bicara CV Delara Karya.

indigo99.com | Pasaca terbitnya pernyataan wanprestasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Provinsi Sulawesi barat ( Sulbar ) terhadap proyek dermaga Palipi yang berada di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, menuai babak baru. Pasalnya, pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum setelah mengikuti rapat dengan gelar pendapat ( RDP ) DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ).

Hal itu disampaikan oleh juru bicara CV Delara Karya, Aldin saat menggelar jumpa pers di warkop Bongkar di taman karema Mamuju. Sabtu ( 24/12 )

Di hadapan wartawan, Aldin mengatakan kegiatan rehab dermaga Pelabuhan Palipi Majene, yang baru saja diterbitkan surat wanprestasi oleh DKP Provinsi Sulbar. Dinilai dilakukan pemutusan secara sepihak karena menurutnya tidak mendasar.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini dilakukan secara sepihak dan tidak mempunyai dasar legalitas hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penyedia jasa, dan tentu kami akan menempuh jalur – jalur seperti akan menyurat ke DPR untuk melakukan RDP, ” kata Aldin, warkop Bongkar di taman Karema, Mamuju, Sulbar, Jumat (24/12/2021).

Lebih lanjut, dikatakan pihak rekanan juga sudah meminta pihak DKP Sulbar apa dasar hukumnya sehingga membatalkan pekerjaan Pelabuhan Palipi yang tentu sangat merugikan pihak rekanan. Padahal pihak perusahaan masih sanggup melaksanakan.

Baca Juga :  Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku

“Seharusnya kan diselesaikan dulu sampai tanggal 25 Desember 2021 sesuai amandemen kontraknya. Tapi ini justru diputus tanggal 21 Desember 2021 lalu. ini kan lucu, harusnya jika mau diputus setelah lewat masa kontrak, ” ungkap Aldin.

Lanjut kata Aldin, pemutusan kontrak kerja diasumsikan tidak bisa menyelesaikan pengerjaan rehab dermaga Pelabuhan Palipi Majene. Padahal pihak perusahaan, melakukan pekerjaan pembongkaran balok penyangga yang dianggap rapuh dan pembongkaran ini memakan waktu cukup lama. Dan seharusnya salah satu alasan inilah yang perlu dipahami oleh DKP Sulbar, bukan langsung ambil langkah pemutusan kontrak.

“Jadi kami nilai itu keliru. Karena bobot pekerjaan ini nilainya kecil, pihak DKP seharusnya paham dan tahu pembongkaran penyangga yang membutuhkan waktu lama,” ucap Aldin.

Kata dia, lamanya pengerjaan ini dilakukan karena pembongkaran balok penyangga lantai yang sudah tidak layak pakai. Seharusnya pihak DKP Sulbar berterima kasih kepada pihak rekanan karena menyarankan dilakukan pembongkaran balok penyangga lantai itu karena rapuh, jika tidak dilakukan itu atau langsung dilakukan pengecoran lantai pasti ambruk

Baca Juga :  Kuasa Hukum BSP Minta Polda Sulsel Bongkar Sindikat Mobil Bodong

“Mereka tidak melihat secara keseluruhan konstruksi bangunan dermaga Pelabuhan Palipi. Makanya proyek awalnya ini dianggap perencanaan tidak maksimal, terbukti perbaikan landasan atau balok penyangga tidak ada dalam RAB,” bebernya.

Sementara PPTK Proyek rehab dermaga palipi, Rusman kepada indigo99.com mengatakan, langkah pemutisan kontrak yang diambil oleh DKP Sulbar, penuh pertimbangan dengan hasil evaluasi di lapangan. Rusman menyebutkan, hingga berakhir masa SCM II tertanggal 17 Desember 2021. Pihak DKP telah melakukan rapat guna menentukan sikap. Dan hasilnya diterbitkan surat pernyataan wanprestasi bahwa kegiatan pekerjaan rehab dermaga Palipi pekerjaannya tidak mampu mencapai progres dengan waktu yang tersedia.

” Bobot pekerjaan terakhir sekira 5,94 persen, dinas tidak mau ambil resiko dikemudian hari makanya sudah tepat diterbitkan surat pernyataan wanprestasi, ” kata Rusman.

Alasan lain, pemutusan kontrak ini sebut Rusman untuk menyelamatkan keuangan negara. Selain itu, Pihak DKP meyakini bahwa proyek tersebut tidak akan selesai hingga akhir tahun ini.

” Setelah kita memberi kesempatan kepada pihak pelaksana dan berdasarkan progresnya yang masih sangat minim,” pungkasnya.

Pewarta indigo99.com : Adji

Berita Terkait

11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  
Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang
Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan
Malam ini, Puluhan Penumpang Batik Air Terlantar di Bandara Tampa Padang
Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku
Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu
Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat
Jama’ah Masjid Baitul Anwar Dapat Paket Lebaran dari Pj Gubernur Sulbar
Berita ini 552 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 April 2024 - 21:28 WIB

11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  

Jumat, 12 April 2024 - 10:56 WIB

Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang

Selasa, 9 April 2024 - 23:07 WIB

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 April 2024 - 20:09 WIB

Malam ini, Puluhan Penumpang Batik Air Terlantar di Bandara Tampa Padang

Selasa, 9 April 2024 - 15:39 WIB

Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku

Minggu, 7 April 2024 - 18:13 WIB

Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat

Minggu, 7 April 2024 - 06:53 WIB

Jama’ah Masjid Baitul Anwar Dapat Paket Lebaran dari Pj Gubernur Sulbar

Minggu, 7 April 2024 - 04:48 WIB

Bawa Lari Uang 100 Juta Milik Toko Bangunan, Residivis Kembali Dicekok Polisi

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi pengeroyokan.

Headline

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 23:07 WIB

error: Content is protected !!