Pejabat ASN BPN Sulbar Kembali Dipanggil Penyidik

- Jurnalis

Rabu, 27 Juli 2022 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejati Sulbar melakukan penahanan Kejati Sulbar kasus pengalihan KHL Tadui.

Kejati Sulbar melakukan penahanan Kejati Sulbar kasus pengalihan KHL Tadui.

SULBAR, indigo99.com | Kasus Korupsi pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, akhir – akhir menjadi perhatian publik. 

Diketahui dalam kasus ini pada penetapan tersangka, telah menyeret mantan Kepala BPN menjadi tersangka. Terkait kasus ini, penyidik Tindak pidana khusus Kejati Sulbar, kembali memanggil Tiga orang pejabat ASN Provinsi Sulbar, Dua diantaranya masih pejabat ASN BPN Sulbar yang masih aktif.

“ Iya Tiga orang dipanggil sebagai saksi, Dua diantaranya pejabat ASN BPN Sulbar yang masih aktif, “ kata Kasi penerangan hukum ( Penkum ) Kejati Sulbar, Amiruddin SH.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menyebutkan, Ketiganya sudah beberapa kali dipanggil sebagai saksi namun Ketiganya belum hadir dengan alasan yang masih logis. Dan panggilan ini sudah beberapa kali dilayangkan. 

“ Kami sudah panggil beberapa kali, namun mereka berhalangan sehingga tidak hadir. Satu diantaranya sakit berdasarkan surat keterang dari dokter dan satunya lagi ada perjalanan dinas. Tetapi jika Tiga kali tidak hadir, kami juga punya kewenangan untuk menjemput paksa dihadirkan sebagai saksi, “ ungkap mantan Kasi Pidsus itu.   

Baca Juga :  Diapresiasi, Program OPD Sulbar Sapa Masyarakat Lewat Saluran Radio dan Tivi

Di tempat terpisah, Kepala BPN Provinsi Sulbar, Hardian kepada indigo99.com mengatakan, persoalan penanganan kasus korupsi KLH di Desa Tadui, mengaku tidak bisa bicara lebih karena masih di luar kota mengikuti Rakernas. Ditanya soal Dua orang pejabat aktif pegawai BPN Sulbar, kembali dimintai keterangan oleh penyidik Tipikor Kejati Sulbar, sebagai saksi. Hardian hanya menjawab akan terus memberikan dukungan kepada penegak hukum. Namun Jika kata dia, ada oknum pejabat melakukan perbuatan melawan hukum diluar ketentuan jawabannya pasti sanksi menanti.   

Baca Juga :  Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Ikuti Tabligh Akbar Doa Bersama

“ Saya masih di Jakarta mas, ikut Rakernas. Pada prinsipnya semua unsur pimpinan di Kementerian ATR/BPN berpihak kepada penegakan hukum. Siapa yang berbuat diluar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.” kata Hardian.

Kembali wartawan media ini bertanya soal kemungkinan adanya dugaan oknum – oknum mafia tanah yang sengaja cari keuntungan dari pengurusan dokumen dan mafia yang sengaja bermain mata dengan pemohon tanpa melihat lagi aturan yang ada. Hardian, hanya mengarahkan media ini untuk ditanyakan ke penyidik Jaksa.

“ Yang bisa melihat itu secara utuh kan pihak penyelidik dan penyidik. Mungkin akan lebih tepat ditanyakan ke pihak kejaksaan. Dan ikuti saja proses penegakan hukum, “ singkat Hardian dalam pesan Whatsapp pribadinya.**

Pewarta indigo99.com : Aji 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 510 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!