Muhaimin : Dugaan Praktik Tambang Ilegal Dipastikan Tidak Bayar Pajak

- Jurnalis

Sabtu, 10 Juni 2023 - 01:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muhaimin Faizal.(Foto/Aji)

Muhaimin Faizal.(Foto/Aji)

MATENG, indigo99.com | Pajak sebagai pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ), menjadi sorotan tajam bagi warga Desa Salulekbo saat melakukan protes lewat dialog terbuka kepada pihak Balai Sulawesi III Palu, melalui PPK proyek Waduk Budong – Budong.

“ Begitu ruginya daerah ini jika, pihak balai melakukan pembiaran terhadap perusahaan tambang ilegal yang menyuplai material ke proyek PSN Ini. Kenapa saya katakan demikian, karena memang tidak bisa bayar pajak kalau perusahaan ilegal kecuali perusahan legal, “ ungkap Muhaimin, saat melakukan dialog dengan pihak Balai Sulawesi III Palu, di lokasi pembangunan Bendungan Budong – Budong di Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo. Jumat kemarin 9 Juni 2023

Direktur Celebes Research Institute (CRI) itu menjelaskan, andai
pihak PT Abipraya pernah bayar pajak ke daerah lewat dinas pendapatan daerah Kabupaten Mateng, itu hanya 1300 kubik yang dibayar ketika mengambil mengambil resmi dari perusahaan di Karossa. Dan hari pendapatan pajak nol. Dan hal ini meminta kepada Dispenda Kabupaten Mateng untuk mengecek kembali pemasukan pajak oleh pihak perusahaan penambang yang bernaung di PT Abipraya, karena tidak mungkin bisa bayar pajak jika perusahaan ilegal.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“ Kepada untuk mewakili Pemda yang hadir saat ini, saya pastikan andaipun membayar pajak, itupun hasil dari kerjasama perusahan tambang bebatuan memiliki izin lengkap di Karossa, tapi itukan sudah putus sejak kemarin. Hari ini, boleh dicek kembali, itu nol pak kalau dari sektor pajak, karena tidak mungkin perusahaan ilegal bisa bayar pajak. Jadi supaya baik untuk kita semua, pihak Balai dan PT Abipraya, harus berbesar menghentikan penambang tersebut, “ ungkap Muhaimin.

Baca Juga :  Proyek Rusun Perkim Tinggalkan Utang 1,3 Miliar, Subkon Geram Tarik Barang

Terkait ini, adanya dugaan praktik tambang ilegal yang beroperasi di proyek Waduk budong – Budong ini, Muhaimin mengaku telah membawa kerana hukum dengan melaporkan di Polres Mateng.

“Sejak Desember sudah saya layangkan laporan kami ke Mabes Polri tapi sampai saat ini belum ada tanggapan, untuk itu sambil menunggu seperti apa respon dari Mabes. Kemarin malam saya buat laporan di Polres Mateng terkait adanya dugaan praktik tambang yang beroperasi di PSN ini,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Balai Sulawesi III Palu melalui PPK Waduk Budong – Budong Husni Bastian. Di hadapan massa aksi, Bastian mengatakan proyek waduk Budong – Budong adalah proyek strategis nasional (PSN) pemerintah RI dalam naungan kementerian untuk kepentingan rakyat.

Dan kata dia, tentang pelaksanaanya selalu dengan mengikuti arahan – arahan dari kementerian PUPR RI, seperti keberadaan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) termasuk perencanaan dari awal PPKH nya, termasuk Amdal.

Baca Juga :  Jokowi Resmikan Proyek APBN 1,31 Triliun di Sulbar

“ Di dalam kegiatan ini, kami sebagai pihak Balai dan perpanjangan tangan dari Kementrian, selalu mengikuti arahan – arahan dari kementerian sebelum bekerja, “ kata Husni.

Soal sikap protes yang dilayangkan ke pihak Balai soal dugaan adanya praktik tambang ilegal, Husni mengaku bahwa pihak perusahaan seharusnya material diambil dari dalam yang sudah direkomendasikan di dalam ada Laras.

“ Mungkin kami menganggap kami melanggar soal galian C. Saya jelaskan itu pembayaran tidak didepan selalu di belakang pak. Jadi dalam hal ini, untuk pendapatan daerah maupun desa pelaksanaannya ketika kita sudah tahu volume yang ada. Seperti itu,” jelas Husni.

Masih dia, pengambilan material sudah diambil dari perusahaan itu sendiri yang sudah direkomendasikan berdasarkan dengan Larap.

“ Memang pihak perusahaan tidak lagi ambil dari luar. Namun seharusnya kami ambil di dalam yang sudah direkomendasikan namanya Larap, bapak belum pernah baca Larap nya?” ujar Husni.

Seperti yang dibiarkan sebelumnnya, ratusan warga Salulekbo, kembali mendatangi pihak PT Abipraya, dengan membawa sejumlah tuntutan dengan berdialog dengan dijaga ketat oleh pihak aparat keamanan, baik dari Polres Mateng maupun pasukan BKO Polda Sulbar.

Pewarta indigo99.com : Aji

 

 

 

Berita Terkait

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Puskesmas Salupangkang Dilaporkan
Pasca Lebaran, Pemprov Sulbar Luncurkan Program Diskon Beras
Urai Kemacetan, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Asmoro Turun Langsung Mengatur Lalu Lintas
Utang Proyek Rusun 1,3 Miliar, Pihak Kontraktor Segera Bayarkan
Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru
Jokowi Resmikan Proyek APBN 1,31 Triliun di Sulbar
Pagi ini, SMKN 1 Rangas Sekolah Pertama Dikunjungi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Tiba di Mamuju, Sempat Hambur Baju Kaos
Berita ini 487 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 12:14 WIB

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Puskesmas Salupangkang Dilaporkan

Rabu, 24 April 2024 - 06:31 WIB

Pasca Lebaran, Pemprov Sulbar Luncurkan Program Diskon Beras

Rabu, 24 April 2024 - 06:04 WIB

Urai Kemacetan, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Asmoro Turun Langsung Mengatur Lalu Lintas

Selasa, 23 April 2024 - 17:05 WIB

Utang Proyek Rusun 1,3 Miliar, Pihak Kontraktor Segera Bayarkan

Selasa, 23 April 2024 - 16:34 WIB

Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru

Selasa, 23 April 2024 - 09:14 WIB

Pagi ini, SMKN 1 Rangas Sekolah Pertama Dikunjungi Presiden Jokowi

Senin, 22 April 2024 - 17:28 WIB

Presiden Jokowi Tiba di Mamuju, Sempat Hambur Baju Kaos

Senin, 22 April 2024 - 15:42 WIB

Warga Terdampak Gempa di Malunda Layangkan Sikap Protes ke Jokowi

Berita Terbaru

Pj Zudan dalam Kuker ya di Kab Polman dalam acara pasar murah Ramadhan.(F/humas)

Advertorial

Pasca Lebaran, Pemprov Sulbar Luncurkan Program Diskon Beras

Rabu, 24 Apr 2024 - 06:31 WIB

Kuasa hukum Andi Dodi Hermawan berikan keterangan kepada media.

Headline

Sidang PK Terpidana Korupsi Andi Dodi Ajukan 4 Novum Baru

Selasa, 23 Apr 2024 - 16:34 WIB

error: Content is protected !!