Mega Proyek DAM Budongbudong Mendapat Penolakan

- Jurnalis

Sabtu, 16 Juli 2022 - 02:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga mendirikan posko jaga dan memasang spanduk bertuliskan

Warga mendirikan posko jaga dan memasang spanduk bertuliskan "Front Perjuangan Rakyat Salulekbo. ( Foto/indigo99)

MATENG, indigo99.com | Mega proyek pembangunan Bendungan ( DAM ) Budong – Budong yang berada di Desa Salulekbo Kecamatan Budong – Budong Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ), mendapat penolakan warga karena lahan miliknya belum ada ganti rugi oleh pihak pemerintah.

Dikabarkan, proyek yang dinaungi Balai Sulawesi III Palu, berbandrol 1,2 Triliun itu, diketahui dikerjakan oleh pihak perusahaan BUMN yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Bumi Karsa.

Aksi penolakan itu ditandai dengan blokade jalan yang dilintasi perusahaan dengan mendirikan posko jaga dan memasang spanduk bertuliskan “Front Perjuangan Rakyat Salulekbo.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Natur salah seorang warga yang mengaku memiliki lahan masuk di lingkaran proyek pembangunan Bendungan Budong – Budong, yang belum dibayarkan.

Dia menyebutkan, sejak dari tahun 2017 dilakukan sosialisasi, pemilik lahan di janji untuk di ganti rugi. Namun sampai saat ini tahun 2022, belum jelas ganti rugi yang dibicarakan sebelum nya.

“ saya tidak tahu karena sampai hari ini, tidak ada yang mau bertanggung jawab, malah mau dibayarkan secara bertahap. Kan kita yang kasihan, “ kata Nuntur.

Padahal kata dia, saat pemilik lahan konsultasi publik di Kantor Kecamatan, ada penyampaian dari pihak perusahaan bahwa tidak boleh disentuh lahan warga sebelum ada pembayaran hak untuk pembebasan lahan.

Baca Juga :  Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat

Dia mengaku, saat ini pihak Balai mau eksekusi lahan warga tentu pemilik lahan menolaknya karena ada lahan produksi warga yang belum diselesaikan dengan jumlah 500 Hektar dari 250 kepala keluarga

“ Kalau lahan saya sendiri Enam hektar, dan semua sudah ditanami kelapa sawit, coklat, durian dan pisang dan di Desa Salulekbo kami sudah lama tinggal selama dua puluh dua tahun disini, “ sebutnya.

Senada dengan Siential, mengaku melakukan aksi blokade jalan bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah pembayaran hak – hak pemilik lahan yang sampai saat ini belum tuntas.

“ Sekarang ini semua warga terdampak berkomitmen untuk melarang pihak perusahaan dengan cara memblokade mereka secara beramai-ramai.” katanya

Dia menceritakan, sejak 2017 sudah dilakukan sosialisasi hingga saat itu sepakat akan dibayarkan kompensasi jika ada lahan warga yang masuk dalam proyek itu.

“ Awalnya masyarakat menerima Bendungan tersebut karena dijanjikan akan diganti rugi mulai dari tanah, tanaman dan bangunan bagi warga yang terdampak dari empat Dusun, “ sebutnya

Namun kata dia, saat ini pekerjaan sudah mulai dilaksanakan untuk pembangunan bendungan dan bahkan saluran pengalihan air untuk bendungan sudah di kerja. Namun, kejelasan untuk pembayaran ganti rugi ke warga belum ada kejelasan sampai sekarang berapa nilainya.

Baca Juga :  Mayat Cewek Ditemukan Tergeletak Dalam Mobil Honda CRV 

Apalagi Tim yang menaksir barang atau lahan ( Afrizal ), sampai saat ini belum ada turun ke lapangan untuk melakukan penilaian. Sementara pihak balai sudah mendapat rekomendasi pinjam pakai hutan dari Kementerian Kehutanan, sementara diketahui lokasi yang disebut bukan hutan tapi pemukiman warga dan kebun produksi.

Menurutnya ada yang janggal di kegiatan ini. Seperti, Amdal perusahaan menyebutkan dan menegaskan tempat pembangunan bendungan berjarak jauh dari pemukiman warga sehingga dianggap layak untuk di tempatkan bendungan. Dan Desa Salulekbo dianggap kawasan hutan oleh balai. Padahal Desa Salulekbo ada bangunan fasilitas umum seperti Masjid, Gereja, Pasar, Pustu dan Sekolah serta proses pemerintahan Desa tetap berjalan dan masyarakat taat membayar pajak walaupun mereka baru memiliki surat kepemilikan tanah berupa Sporadik.

“ Sekarang tidak boleh ada aktivitas sebelum ada pembayaran ganti rugi lahan seperti tanah, tanaman dan bangunan karena masyarakat sekarang tetap bertahan menyegel pusat pembangunan bendungan.” pungkasnya.

Pewarta indigo99.com : Zilkipli

 

Berita Terkait

Kapolda Sulbar Imbau Masyarakat Saat Mudik Balik Utamakan Keselamatan
Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian
11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  
Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang
Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan
Malam ini, Puluhan Penumpang Batik Air Terlantar di Bandara Tampa Padang
Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku
Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu
Berita ini 735 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 12:55 WIB

Kapolda Sulbar Imbau Masyarakat Saat Mudik Balik Utamakan Keselamatan

Minggu, 14 April 2024 - 11:15 WIB

Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian

Jumat, 12 April 2024 - 21:28 WIB

11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  

Jumat, 12 April 2024 - 10:56 WIB

Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang

Selasa, 9 April 2024 - 23:07 WIB

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 April 2024 - 15:39 WIB

Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku

Selasa, 9 April 2024 - 05:55 WIB

Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu

Minggu, 7 April 2024 - 18:13 WIB

Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi pengeroyokan.

Headline

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 23:07 WIB

error: Content is protected !!