Massa FPPI Sebut Banyak Tambang Illegal di Sulbar Diduga Tidak Kantongi Izin

- Jurnalis

Senin, 29 Mei 2023 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Soal tambang, massa FPPI Mamuju, melakukan unjuk rasa di depan pintu masuk kantor gubernur Sulbar.(Foto/Raho)

Soal tambang, massa FPPI Mamuju, melakukan unjuk rasa di depan pintu masuk kantor gubernur Sulbar.(Foto/Raho)

MAMUJU,indigo99.com | Aktivitas tambang di Sulawesi Barat ( Sulbar ), diduga banyak yang tidak mengantongi dokumen lengkap khususnya izin eksplorasi terutama di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Dugaan aktivitas tambang yang diduga tidak mengantongi izin, disuarakan lewat unjuk rasa oleh massa Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Cabang Mamuju, Senin 29 Mei 2023. Ujuk rasa ini dirangkaikan dengan memperingati hari anti tambang.

Massa aksi yang melakukan orasi di pintu masuk kantor gubernur Sulbar itu, selain bergantian berorasi. Massa aksi juga membawa sebuah spanduk bertuliskan pesan – pesan tentang dampak tambang “ Hari anti tambang, lawan perusak lingkungan dan pukul mundur oligarki tambang di Sulawesi Barat “

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Aksi Muhammad Irfan dalam orasinya menyebutkan, banyaknya titik aktivitas tambang di Sulbar diduga tidak mengantongi Izin eksplorasi. Data yang dimiliki soal aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Pasangkayu berjumlah 15 tambang, namun sebagian diduga tidak memiliki izin eksplorasi.

Baca Juga :  Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar

“Ada 15 tambang diduga beraktivitas di Kabupaten Pasangkayu, namun tidak semua memiliki izin,hal ini akibat lemahnya pengawasan dari pihak Pemprov Sulbar, ” sebut Irfan

Lanjut kata Irfan, berdasarkan informasi yang diterima bahwa Kadis ESDM menyerahkan sepenuh kepada APH soal pelanggaran aktivitas tambang di wilayah pasangkayu

Terkait itu, Kepala Badan Penanaman Modal PTSP Sulbar, Habibie saat menerima massa aksi mengatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi

“Untuk diketahui bahwa dalam proses perizinan usaha tentu harus melalui beberapa tahapan, saat ini pemerintah terus berupaya agar proses perizinan hanya satu hari saja,” singkat Habibie

Baca Juga :  Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas

Sementara itu Kabid Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Sulbar Muhammad Ilham, mengaku apa menjadi tuntutan massa aksi akan menindaklanjuti dengan turin ke lapangan.

“Kami akan melakukan penertiban jika ada aktivitas tambang belum melengkapi dokumen perizinan,” tegas Muhammad Ilham.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, dan berharap pemerintah terkait bisa menindak lanjutinya diantaranya adalah :

1. Moratorium pemberian izin tambang dan hentikan seluruh aktivitas pertambangan di Sulbar.

2. Tindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki izin usaha.

3. Cabut UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

4. Hentikan pembabatan hutan Bonehau untuk perkebunan sawit.

Pewarta indigo99.com : Aji

 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 292 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!