Simbol Matinya Keadilan, Massa Bawa Keranda Mayat di Depan Kantor Kejati Sulbar

- Jurnalis

Jumat, 24 Desember 2021 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi HMI cabang Mamuju mengelar demo didepan kantor Kejati Sulbar, Jumat sore ( 24/12 ).

Massa aksi HMI cabang Mamuju mengelar demo didepan kantor Kejati Sulbar, Jumat sore ( 24/12 ).

indigo99.com | Puluhan pemuda yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam ( HMI ) Cabang Mamuju, kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ( Sulbar ). Jumat ( 24/12 )

Ahyar, dalam orasinya menyebutkan bahwa aksi damai yang di lakukan ini adalah bentuk protes kepada Kejati Sulbar, yang dinilai lambat menangani kasus korupsi yang sudah di meja jaksa penyidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejati Mamuju. Seperti kasus dugaan korupsi hutan lindung mangrove di Desa Tadui.

” Kami kecewa dengan Kejati Sulbar, kasus hutang lindung mangrove Tadui, sampai saat ini tidak jelas penanganan kasusnya. Beberapa bulan lalu, jaksa telah menyatakan bahwa ini sudah masuk penyidikan tapi sampai saat ini sudah mau menyeberang tahun belum jelas hasilnya, ini ada apa” kata Ahyar.

Menurut Ahyar, keranda mayat ini yang dibawa oleh massa aksi di kantor Kejati Sulbar, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kejaksaan Sulbar, karena dinilai tidak ada kemajuan dalam melakukan penanganan kasus korupsi dan ini menandakan matinya keadilan dan matinya Kejati Sulbar.

” Keranda yang kami bawa di Kejati Sulbar, sebagai simbol matinya keadilan di Sulbar. Kasus hutan lindung di Tadui tidak jelas penanganannya hingga saat ini. kalau seperti ini, kami minta kepada jaksa agung untuk mencopot Kajati Sulbar, ” sebut Ahyar di depan sejumlah Jaksa di depan pintu masuk Kejati Sulbar.

Baca Juga :  Polairud Ungkap Kasus Ilegal Fhising, Amankan 3 Pelaku dan 88 Botol Handak

Dia juga mengaku, bahwa kasus ini akan terus dikawal hingga tuntas. Meskipun sejumlah ancaman dan kekerasan sudah terjadi yang membuat anak – anak sekretaris HMI Cabang Mamuju, jadi korban penyerangan yang dilakukan oleh OTK.

“ Kasus ini akan terus kami kawal hingga tuntas meskipun ada oknum – oknum yang tidak senang dengan kami dengan terbukti kami sudah menjadi korban penyerangan oleh OTK, selepas demo beberapa bulan lalu, “ungkapnya.

Dalam aksi HMI cabang Mamuju, sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Kejati Sulbar diantaranya.

1. Mendesak kejati kembali melakukan proses penyelidikan dugaan korupsi DAK Bidang SMK.

2. Mendesak Kejati untuk segera menghitung kerugian negara atas penyalahgunaan kawasan hutang lindung dan pembabatan hutan mangrove di Tadui.

3.Mendesak Kejati untuk segera menetapkan tersangka dugaan komersialisasi pembabatan hutan lindung di Tadui.

4. Mendesak kejati untuk menyelesaikan seluruh kasus yang belum terselesaikan.

5. Jika Kejati tidak mampu menyelesaikan keempat tuntutan yang kami sodorkan, maka kami meminta kejaksaan agung untuk mencopot Kajati Sulbar.

Ditemui Kasi Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin kepada indigo99.com mengatakan, bahwa sampai saat ini penananganan dugaan kasus korupsi kawasan hutan lindung di Desa Tadui di Sulbar, pihak Kejati Sulbar masih intens melakukan penyidikan. Kata dia, penanganan kasus korupsi tersebut sudah tertangani dengan baik. Hanya saja kata dia, masih menunggu hasil audit dari BPKP Sulbar.
Terkait kasus ini menurut penyidiknya bahwa sudah Tiga kali di ekspose dan ekspos terakhir bahwa harus ada ahli kehutanan.

Baca Juga :  Senin Depan, 12 Personil Polda Sulbar Terima Sanksi Pemecatan

“ Dan ahli kehutanan sudah memeriksa kelapangan tinggal menunggu laporannya mereka. Dari laporan ahli akan diserahkan lagi ke BPKP sesuai petunjuk BPKP. Dan dasar inilah BPKP mengaudit perhitungan kerugian negara, “ sebut Amiruddin.

Kata dia, jika tidak optimis melakukan penanganan kasus ini, tidak mungkin sejauh melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Jika misalnya tidak ditemukan kerugian negara tentu punya prosedur. Namun sebaliknya, jika ada kerugian negara ada penyalahgunaan kewenangan tentu ketemunya di meja hijau.
“ Kalau tidak ada ditemukan kerugian negara, ngapain kita bawa ke pengadilan. Unsur pokok itu di kasus korupsi, ada kerugian negaranya berdasarkan dengan pasal 2 dan 3 undang – undang nomor 31 tahun 1999.” jelas Amiruddin

Selain melakukan aksi di kantor Kejati Sulbar. Massa aksi bergeser di kantor BPKP Sulbar.**

Pewarta indigo99.com : Adji

Berita Terkait

Kades Dusunan Barat Bersama Sekdesnya Jadi Tersangka Korupsi 
Proyek Alkes Dinkes Mamuju 2,5 Miliar, Rekanan Diperiksa
Lomba Balap Katinting Piala MP2 Resmi Ditutup, Katinting Pasir Putih Tercepat 
Hidupkan Olahraga Tradisional, MP2 Bersama Yudis Friend Gelar Lomba Katinting 
Sedang Mandi, Pria di Tampalang Nyaris Tewas Diserang Buaya
Seorang Ayah Minta Keadilan kepada Kapolda Sulbar, Anaknya Babak Belur Pelaku Belum Ditangkap 
Kajari Mamuju dan Kajari Polman Hingga Aswas Masuk Daftar Mutasi Kejagung RI 
Pejabat Baru Kajati dan Wakajati Sulbar Diisi Nama ini
Berita ini 390 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 17:43 WIB

Kades Dusunan Barat Bersama Sekdesnya Jadi Tersangka Korupsi 

Senin, 27 Mei 2024 - 12:24 WIB

Proyek Alkes Dinkes Mamuju 2,5 Miliar, Rekanan Diperiksa

Minggu, 26 Mei 2024 - 19:01 WIB

Lomba Balap Katinting Piala MP2 Resmi Ditutup, Katinting Pasir Putih Tercepat 

Sabtu, 25 Mei 2024 - 17:43 WIB

Hidupkan Olahraga Tradisional, MP2 Bersama Yudis Friend Gelar Lomba Katinting 

Jumat, 24 Mei 2024 - 21:19 WIB

Sedang Mandi, Pria di Tampalang Nyaris Tewas Diserang Buaya

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:32 WIB

Kajari Mamuju dan Kajari Polman Hingga Aswas Masuk Daftar Mutasi Kejagung RI 

Kamis, 23 Mei 2024 - 06:31 WIB

Pejabat Baru Kajati dan Wakajati Sulbar Diisi Nama ini

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:43 WIB

Program Tanam Sukun Pj Bahtiar Tuai Sorotan, 4 Program Kementan RI Terabaikan?

Berita Terbaru

YOVISTRA Antropometri  Full Set II  Ibu , Bayi dan Anak + Koper.(F ilustrasi /Yovistra)

Headline

Proyek Alkes Dinkes Mamuju 2,5 Miliar, Rekanan Diperiksa

Senin, 27 Mei 2024 - 12:24 WIB

error: Content is protected !!