Manager PT Brantas Abipraya Bumi Karsa Sebut Kami Bukan Ilegal

- Jurnalis

Sabtu, 10 Juni 2023 - 05:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manager PT Brantas Abipraya, Dendi Kusuma.(Foto/Aji

Manager PT Brantas Abipraya, Dendi Kusuma.(Foto/Aji

MATENG,indigo99.com | Warga Salulekbo yang mengaku terdampak keberadaan proyek strategis nasional ( PSN ) pada kegiatan pembangunan Waduk Budong – Budong di Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ). Sampai saat ini, masih melakukan aksi protes.

Dan kemarin, hari Jumat 9 Juni 2023, warga Saluklebo, kembali mendatangi pihak Brantas di lokasi proyek namun polisi bisa menfasilitasinya lewat dialog damai.

Ditemui di lokasi Proyek Waduk Budong – Budong, Pihak PT Brantas Abipraya Bumi Karsa, melalui manager Dendi Kusuma kepada indigo99.com mengatakan keberdaan PT. Brantas Abipraya Bumi Karsa, bukan perusahaan tambang melainkan perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perlu diklarifikasi ya, kalau kami ini PT Brantas Abipraya Bumi Karsa bukan perusahaan tambang ya, kami ini perusahaan jasa konstruksi,” ujar Dendi kepada indigo99.com.

Selain itu Dendi juga menjelaskan, bahwa proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Sebelumnya berkontrak dengan kementerian sebagai pemilik Proyek Waduk Budong – Budong.

Baca Juga :  Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Ikuti Tabligh Akbar Doa Bersama

“ Dan ini juga diklarifikasi ya. Jadi kami ini berkontrak dengan kementerian sebagai pemilik Proyek Bendungan Budong – Budong.” jelas Dendi.

Terkait masalah tambang kata dia, sudah diatur dalam peraturan kementerian ESDM. Menurut dia, Penlok tidak butuh yang namanya izin namun untuk lokasi luar sudah memiliki izin lengkap.

“ Nah, untuk itu masalah tambang ini kalau untuk penetapan Penlok itu ada peraturan yang mengaturnya. Kalau Penlok tidak butuh namanya izin tetapi kalau untuk lokasi luar itu sudah ada izin lengkapnya.” jelas Muhaimin

Masih kata dia, untuk lokasi yang sudah dibebaskan areal Penlok, material yang diambil tidak ada yang namanya penjualan apalagi eksplorasi namun yang ada adalah memindahkan material.

“ Seperti material yang diambil di bagian sini, kita pakai untuk timbunan – timbunan untuk keperluan proyek nasional seperti itu. Bukan berarti tidak ada izinnya kami berizin ya.” jelas Dendi

Baca Juga :  Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Terkait aturan yang dipertanyakan oleh Media, mengaku tidak menghafalnya namun memiliki notulensi.

“ Kalau aturannya ada kementerian ESDM mas, kalau aturannya saya tidak hafal tetapi punya notulensi itu seperti pengaman di proyek bendungan sebelumnya.” jelasnya

Soal dugaan tuntutan warga yang menyebutkan dugaan aktivitas tambang ilegal, kata Dendi, mengaku tidak paham apa yang menjadi tuntutan warga. Namun selama ini, pihak perusahaan telah mengantongi dokumen resmi sesuai peraturan yang ada.

“ saya tidak tahu yang dituntut itu seperti apa pak, yang dibilang itu ilegal silahkan mana tunjukin aja. Kita punya izin lengkap, izin kontrak dan dokumen semuanya lengkap, “ jelasnya.

Pewarta indigo99.com : Aji

 

 

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 671 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!