Layanan Apostille Mudahkan Masyarakat Urus Persyaratan Dokumen

- Jurnalis

Selasa, 14 Juni 2022 - 23:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, indigo99.com | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengatakan Layanan Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi yakni Kemenkumham selaku Competent Authority

Hal itu ia sampaikan saat melakukan peluncuran layanan Apostille di The Trans Resort Seminyak, Bali secara hybrid . (14/6)

“Sehingga, hadirnya Layanan Apostille mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah,” sambung Yasonna

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yasonna berharap, layanan Apostille diharapkan memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan.

“Maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkip nilai serta dokumen publik lainnya” lanjutnya

Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat

Yasonna menilai, dalam era digital ini diperlukan adanya kecepatan termasuk dalam pelaksanaan bisnis untuk mendatangkan investasi.

Untuk itu, diperlukan adanya penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik agar dapat memangkas prosedur legalisasi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang selama ini dianggap rumit dan panjang, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Baca Juga :  Mantan Kabid PPD Ditunjuk Sebagai Plt Kadis Dikpora Kabupaten Majene  

Yasonna juga menjelaskan Layanan Apostille merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille).

“Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai organisasi internasional yang menjadi melting pot dari sistem-sistem hukum yang berbeda untuk mengembangkan dan menyusun instrumen hukum dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum perdata internasional,” kata dia.

Yasonna menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan bisa mendukung langkah Indonesia menjadi key player dalam pengembangan hukum perdata internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Cahyo R. Muzhar menambahkan sejak layanan Apostille berlaku di Indonesia sejak tanggal 4 Juni 2022 atau 10 hari setelah berlaku, sudah ada 2.918 permohonan dimana sebagian dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Jama’ah Masjid Baitul Anwar Dapat Paket Lebaran dari Pj Gubernur Sulbar

Angka tersebut lebih tinggi dari permohonan layanan legalisasi konvensional pada tahun 2021 yang rata-rata mencapai 1.913 permohonan dalam 10 hari. Peningkatan permohonan tersebut mencerminkan animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan Apostille.

“Ke depannya, Kemenkumham khususnya Ditjen AHU akan terus meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan layanan Apostille manual ini menjadi layanan Apostille secara elektronik atau e-Apostille,” kata Cahyo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Faisol Ali menyatakan bahwa Peluncuran Layanan Apostille merupakan salah satu bentuk upaya memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan upaya proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya layanan Apostille” sambungnya usai mengikuti peluncuran Layanan Apostille secara virtual didampingi sejumlah pejabat di jajarannya.

 

Berita Terkait

Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian
Malam ini, Puluhan Penumpang Batik Air Terlantar di Bandara Tampa Padang
Jama’ah Masjid Baitul Anwar Dapat Paket Lebaran dari Pj Gubernur Sulbar
Mantan Kabid PPD Ditunjuk Sebagai Plt Kadis Dikpora Kabupaten Majene  
Pj Gubernur Tegur Kadis Pendidikan Sulbar, 4 Pimpinan OPD di Sulbar Terancam Dievaluasi
Nama Asri Anas Mencuat Maju di Pilgub Sulbar, PABPDSI Sulbar Gas Full
Ramadhan Berkah, 32 PPPK di Lingkup Pemprov Sulbar Terima SK 
Kuasa Hukum BSP Minta Polda Sulsel Bongkar Sindikat Mobil Bodong
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 12:55 WIB

Kapolda Sulbar Imbau Masyarakat Saat Mudik Balik Utamakan Keselamatan

Minggu, 14 April 2024 - 11:15 WIB

Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian

Jumat, 12 April 2024 - 21:28 WIB

11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  

Jumat, 12 April 2024 - 10:56 WIB

Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang

Selasa, 9 April 2024 - 23:07 WIB

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 April 2024 - 15:39 WIB

Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku

Selasa, 9 April 2024 - 05:55 WIB

Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu

Minggu, 7 April 2024 - 18:13 WIB

Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi pengeroyokan.

Headline

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 23:07 WIB

error: Content is protected !!