Kwitansi Retribusi Perusahaan di Desa Salubarana Dipertanyakan

- Jurnalis

Jumat, 14 Januari 2022 - 00:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bukti retribusi perusahaan ke Desa Salubarana.

Bukti retribusi perusahaan ke Desa Salubarana.

indigo99.com | Sejumlah warga Desa Salubarana Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ). Mempertanyakan uang retribusi perusahaan yang diduga tidak masuk dalam kas desa.

Salah seorang warga Desa Salubarana, yang tidak mau ditulis namanya mengatakan keberadaan yang beroperasi di Desa Salubarana itu menjadi keuntungan desa. Namun belakangan ini, retribusi perusahaan yang menjadi kewajiban setiap tahunnya, diduga ditemukan ada kejanggalan karena Pemdes tidak tahu menu soal dana retribusi itu meskipun kwitansi penerima bertuliskan :  Angsuran 02 pembayaran retribusi jalan LKMD Desa Lara tahun 2020 dengan jumlah 10 Juta. Dan paraf oleh Staf  Desa atas nama Arman.

“ Ini yang kami pertanyakan, kwitansi mengatasnamakan desa tetapi hasil retribusinya tidak masuk ke kas desa. Dan Kami berharap agar kedepan uang kontribusi dari perusahaan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Salubarana. Itu yang kami harapkan, “ harapnya      

Terkait persoalan ini, untuk memastikan kebenarannya langsung ditanyakan ke pihak desa, namun kepala desa tidak mengakui adanya setoran dana dari pihak perusahaan. Namun, kepala desa mengarahkan untuk menanyakan ke pihak perusahaan. 

“ Pihak perusahaan, melalui bapak Syahril selaku Kepala Plant produksi. Memang benar pihaknya telah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai variatif setiap tahunnya dan uang tersebut diterima oleh oknum anggota dewan, “ katanya.

Terkait persoalan ini, indigo99.com melakukan upaya konfirmasi terhadap salah seorang oknum Dewan inisial AR yang disebut – sebut pihak perusahaan yang menerima. Kepada media ini AR mengaku, menerima uang retribusi dari pihak perusahaan sebagai perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan pihak perusahaan karena tanah miliknya dijadikan jalan pihak perusahaan.

Baca Juga :  Berhasil Ungkap Kasus OTT Hingga Narkoba, 2 Satker Diganjar Penghargaan

” Itu tanah saya, dilalui oleh pihak perusahaan jadi kalau saya memungut biaya dari pihak perusahaan, yah itu adalah hak saya dan kalau saya mau, detik ini juga jalan ini bisa saya tutup.” tegas AR kepada Media ini.

Menurut AR, semestinya masyarakat bisa memahami bahwa uang itu adalah hak pemilik tanah sebagai hasil perjanjian, karena itu adalah tanah yang dilalui perusahaan adalah tanah miliknya.

“ Sebenarnya masyarakat harus mengerti persoalan ini, saya dapat uang dari perusahaan karena itu jalan dilalui perusahaan sebagian adalah tanah saya, dan ini sudah menjadi kesepakatan kami, “ jelasnya.**

Pewarta indigo99.com : Edi Kurniawan 

 

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 436 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!