MAMAUJU, indigo99.com | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali, berharap agar jajarannya terus meningkatkan kinerja dalam memberikan akses informasi kepada Masyarakat.
Hal itu, Faisol Ali sampaikan usai pelaksanaan Pembinaan Kehumasan di Bidang Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Manajemen Informasi dan Pemberitaan yang dilaksanakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM RI dan digelar secara virtual, Jumat(13/05/2022)
Faisol Ali menilai, bahwa kebutuhan informasi semakin menjadi salah satu bagian penting untuk dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk itu, selaku bagian dari pelaksana pemerintahan agar terus dapat merespon kebutuhan masyarakat diantaranya melalui informasi-informasi yang dipublikasikan” sambungnya
Faisol Ali juga menambahkan, bahwa pihaknya akan terus mendukung seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuka ruang yang lebih mudah dalam memberikan akses informasi kepada Masyarakat.
Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukerma Hantor Situmorang dalam pelaksanaan Pembinaan Kehumasan tersebut meminta kepada jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi terkait pemutakhiran informasi pelayanan publik melalui website.
“Sebagai institusi yang memperoleh penilaian sebagai birokrasi yang menuju informatif maka sudah selayaknya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan perbaikan” sambungnya
“Menuju birokrasi yang informatif, kita harus bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan informasi, Perbaikan dalam bidang pelayanan informasi ini sebagai respon terhadap keinginan masyarakat terhadap institusi. Hal ini selaras dengan upaya Kemenkumham untuk menjadi birokrasi informatif” lanjutnya
Apa yang kita lakukan ini sebagai upaya untuk mencapai target tahun 2022, Kemenkumham menjadi birokrasi yang informatif
Selanjutnya Hantor menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam website yang dimiliki oleh Kantor Wilayah dan UPT, diantaranya informasi pelayanan yang sudah lama tidak diperbaharui
“Saya meminta agar setiap satuan kerja dapat memperbaharui informasi yang ada pada website masing-masing agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi pelayanan” tutup Hantor.**
