MAMUJU, indigo99.com | Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar mengaku sangat geram mendengar pernyataan yang kontraproduktif PJ Gubernur Sulbar, yang baru, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Berharap agar Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) tidak kenal sebagai daerah pendemo.
Hal itu disampaikan Prof Zudan, saat menghadiri pertemuan dengan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin, (15/5).
“Harusnya pak PJ yang baru ini menginventarisasi masalah – masalah yang ada di Sulawesi Barat, yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di bumi malaqbi ini. Dan kemudian mendiskusikan mencari formula yang tepat menyelesaikan problem yang ada,”katanya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih banyak persoalan yang sangat urgen sifatnya diselesaikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum sekaligus dapat membantu pendongkrakan ekonomi, sebagai amanah yang diberikan kepada nya untuk menjadi pejabat gubernur Sulbar, bukan justru mengeluarkan statement yang mengindikasikan bahwa Pj Gubernur baru ini anti kritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik.
“seharusnya yang jadi opening pak Zudan adalah bagaimana strategi dan terobosan cerdas melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal kita lemah, kemiskinan, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu dibenahi dan dikembangkan, laut dan pertanian kita perlu segera dikelola potensinya. Ini yg seharusnya dia jadikan opening pembahasan.
“Seandainya Sulbar ini seperti Dubai, pak Zudan paksa mahasiswa demo juga tidak akan mau, Kenapa ?, karena tidak ada stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan daerah . “ungkap Ahyar
Pernyataan Prof Zudan, dinilai mengkhianati reformasi dan melecehkan reputasi dan nama besar pergerakan demonstrasi di Sulawesi Barat, dan dengan tegas Ahyar memberikan somasi kepada Pj Zudan, harus kembali menarik kata katanya dan meminta maaf kepada OKP, mahasiswa dan masyarakat Sulbar, jika tidak maka demonstrasi besar besaran akan menjadi sambutan untuk Pj baru.
Dengan tegas Ketua Hmi Badko Sulselbar pertama dari Sulbar itu meragukan kapasitas dan kapabilitas Pj Gubernur Sulbar itu dan menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good government salah satunya adalah asas partisipatif dalam hal ini bisa dilakukan dengan metode demonstrasi.
“dari pernyataan yang kontraproduktif di forum pertemuan bersama kepala OPD ini, sangat melecehkan pergerakan teman teman mahasiswa, OKP dan masyarakat Sulbar, sekaligus pengkhianatan terhadap reformasi yang diperjuangkan dengan demonstrasi yang berdarah darah.
Pewarta indigo99.com :Aji
