Ketua DPRD Suraidah : Harus Jelas DBH Sawit Untuk Pembangunan Jembatan Leling

- Jurnalis

Senin, 4 Desember 2023 - 07:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suraidah Suhardi Saat Melihat Langsung Kondisi Jembatan Leling Barat-Tobadak. (Foto/Istimewa)

Suraidah Suhardi Saat Melihat Langsung Kondisi Jembatan Leling Barat-Tobadak. (Foto/Istimewa)

MAMUJU, indigo99.com | Selain kebutuhan produktivitas perkebunan sawit, akses ini (jembatan penghubung Leling Barat-Tobadak) juga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan. Selama ini mereka harus berputar keluar ke jalan trans Sulawesi untuk mengakses daerah di sebelah padahal yang membatasi hanya aliran sungai yang bisa difasilitasi infrastrukturnya dengan pembangunan jembatan oleh pemerintah provinsi karena lintas kabupaten,”.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Senin (4/12/23).

Suraidah mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Politisi Demokrat itu menilai, hingga kini Pemprov belum memberikan titik terang terkait rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Leling Barat, Tommo Kabupaten Mamuju dengan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, kata dia, akses tersebut bukan hanya bakal memberi kemudahan akses mobilisasi hasil perkebunan sawit. Tetapi juga akan menjawab harapan masyarakat yang telah menanti akses jalan jembatan itu dibuka. Bagi Suraidah, tak ada alasan untuk tidak mendorong pembangunan infrastrukturnya. Apalagi kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran.

Baca Juga :  Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Santriwati, Kemenag Sulbar Evaluasi Ponpes Bermasalah

“Kondisi itu memungkinkan karena ada anggaran yang bisa didorong kesana dari DBH sawit itu. Tapi sampai sekarang saya belum temukan dimana komitmen eksekutif dalam postur anggaran secara spesifik terkait rencana pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten itu dari Kabe Desa Leling Barat ke Tobadak.

Kenapa harus di sana, karena kita tahu bahwa daerah itu juga penghasil sawit. Kita mau ada asas keadilan dalam pemerataan pembangunan. Masa iya saat berusaha bersama sama, pas bicara hasil, yang dapat cuma satu. Kan tidak fair cara berpikir kita sebagai penyelenggara pemerintahan kalau kesannya cuma satu daerah dominan mendapatkan DBH sawit. Olehnya saya mengingatkan pihak eksekutif terkait anggaran ini kita tidak mau ada argumentasi lain lagi bahwa peruntukannya untuk ini dan itu.

“ Karena sudah jelas amanat kementerian keuangan itu bahwa DBH sawit itu untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” urai mantan Ketua DPRD Mamuju itu.

Masih oleh Suraidah, pemerintah provinsi Sulawesi Barat mesti menjadikan masa pembahasan anggaran tahun 2024 ini sebagai kesempatan untuk bersikap. Sebab pada DBH tahun 2023 yang lalu, pembangunan jembatan itu juga belum diakomodir. Jika pada tahun anggaran 2024 mendatang tidak lagi menjadi prioritas, masyarakat bisa menilai kehadiran pemerintah di masa transisi
kepemimpinan di Sulawesi Barat membawa manfaat atau tidak.

Baca Juga :  Pemilu 2024, Jatah Kursi PDIP di Sulbar Meningkat

“Silakan masyarakat melihat kehadiran pemerintahan kali ini apa membawa maslahat atau mudharat. Artinya kita mau melihat pihak eksekutif (Pemprov) mau atau tidak untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk daerah yang juga penghasil sawit ini. Mau tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak. Kalau kami di DPRD nyata mendorong itu dan menjadi keharusan,” teas Suraidah Suhardi.

Untuk informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH perkebunan sawit, DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah

 

Editor : Aji

Berita Terkait

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster
Diduga Bom Ikan Meledak, Nelayan Asal Kabuloang Mendapat Perawatan Serius
Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas
2 Tahun Buronan Tersangka Korupsi, Seorang Kades di Polman Berhasil Diringkus Tim Tabur
Kecewa, Mahasiswa Universitas Wallecea Mamuju Segel Kampus
Peningkatan Nilai SPBE Tahun 2024
Pemilu 2024, Jatah Kursi PDIP di Sulbar Meningkat
Sabtu Besok, KPU Mamuju Gelar PSU di 3 TPS
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 16:22 WIB

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:31 WIB

Diduga Bom Ikan Meledak, Nelayan Asal Kabuloang Mendapat Perawatan Serius

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:41 WIB

Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:27 WIB

2 Tahun Buronan Tersangka Korupsi, Seorang Kades di Polman Berhasil Diringkus Tim Tabur

Rabu, 21 Februari 2024 - 22:40 WIB

Kecewa, Mahasiswa Universitas Wallecea Mamuju Segel Kampus

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:05 WIB

Pemilu 2024, Jatah Kursi PDIP di Sulbar Meningkat

Selasa, 20 Februari 2024 - 13:15 WIB

Sabtu Besok, KPU Mamuju Gelar PSU di 3 TPS

Selasa, 20 Februari 2024 - 10:30 WIB

Berhasil Ungkap Kasus OTT Hingga Narkoba, 2 Satker Diganjar Penghargaan

Berita Terbaru

Kabid Perikanan budidaya, mengunjungi lokasi pembenihan dan pembesaran lobster air tawar di Kelurahan Rimuku.(Foto/Ucok)

Advertorial

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster

Jumat, 23 Feb 2024 - 16:22 WIB

error: Content is protected !!