Kelola Kawasan Hutan, Warga Puppuring Andalkan Produksi Buah Kemiri

- Jurnalis

Rabu, 6 April 2022 - 00:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Desa Puppuuring sebagian besar mengandalkan buah kemiri.( Foto, Yusri )

Masyarakat Desa Puppuuring sebagian besar mengandalkan buah kemiri.( Foto, Yusri )

POLMAN, indigo99.com | Masyarakat Desa Puppuuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, mengandalkan buah kemiri sebagai salah satu sumber penghasilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan.

Keberadaan kemiri di Desa Puppuring pada umumnya menjadi salah satu harapan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka, namun status lahan yang ada di Desa Puppuring sebagian besar adalah kawasan hutan merupakan bukan hak milik. Sebagaimana yang diketahui bahwa pengelolaan kawasan hutan harus hati – hati karena bisa saja berhadapan dengan hukum.

Namun dengan adanya peraturan Permen LHK 9 tahun 2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sehingga memberikan akses kemudahan bagi warga yang berdomisili di sekitar kawasan hutan atau kawasan perhutanan sosial tersebut sedikit legah dan merasa aman dalam mengelolah kawasan hutan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Majelis, salah seorang warga Desa Puppuring mengatakan bahwa di wilayahnya begitu banyak potensi sumber daya alam yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, namun terkendala pada pengelolaan kawasan.

Baca Juga :  Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar

“ini disini ada juga kawasan hutan, bukan tanah masyarakat. Tapi kita juga tetap mengolahnya yang terlanjur sudah dikelola sejak dahulu,” Kata Majelis

Menurut dia, bahwa saat ini dirinya sudah merasa aman mengelolah kawasan hutan tersebut, karena kelompok yang mereka tempati bergabung bersama warga lainnya yaitu Kelompok Tani Hutan ( KTH ) Saluloppo Desa Puppuring telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perhutanan sosial tentang hak kelola kawasan hutan.

“ini kami bersyukur karena kami punya kelompok ada izinnya untuk mengelolah kawasan, ” tambahnya

Saat ini, buah kemiri terus meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga masyarakat berharap agar pemerintah bisa memberikan bantuan pengolahan kemiri.

“kita berharap ini ada pengolahan kemiri supaya bukan lagi buah yang utuh di bawah keluar pak, apalagi jalanan kesini sangat tidak baik, ” kata Kemi salah satu anggota Kelompok Saluloppo

Baca Juga :  Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas

Di tempat terpisah, Nenny Tandi Rapak. Kabid Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, mengatakan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak atau Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

“manfaat perhutan sosial bagi masyarakat adalah mereka mendapat pengakuan dan mereka mendapatkan perlindungan secara hukum dalam mengelolah kawasan hutan.” Kata Nenny

“ini adalah salah satu penyelesaian konflik, sengketa dalam hal pengelolaan kawasan hutan” tambahnya.

Selain kemiri, juga terdapat potensi lainnya seperti Kopi, madu, Durian, jagung, rotan dan masih banyak lagi sumber daya alam hasil hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat sekitar kawasan dengan harapan masyarakat sejahtera hutan lestari.**

Pewarta indigo99.com : Tim

 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi
Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan
Cerita Nenek Asal Sampaga Jadi Korban Hipnotis, 8 Komplotan Pelaku 7 Pelaku Asal Sulsel 1 Sulbar
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!