Kejari Mamasa Lakukan Rakor Pakem 2023

- Jurnalis

Rabu, 12 Juli 2023 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMASA, indigo99.com | Kejaksaan Negeri Mamasa selaku Ketua Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat ( Pakem ) Kabupaten Mamasa, telah melaksanakan koordinasi pelayanan Pakem untuk Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Kabupaten Mamasa.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa. Selasa, tanggal 11 Juli 2023 pukul 09.30 – 12.00 Wita.

Kajari Mamasa, Musa SH,MH mengatakan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan.
Melalui acara Rapat Koordinasi PAKEM 2023 yang diadakan Kejaksaan Negeri
Mamasa, diketahui bahwa menurut data dari Dinas Pencatatan Sipil Kab Mamasa terdapat 5.353 jiwa yang menempati urutan ke-3 sebagai pemeluk agama terbesar setelah Agama Kristen dan Islam di Kab Mamasa. Dan diketahui pula saat ini Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mendapatkan pelayanan Administrasi dan Pendidikan yang sesuai dengan Kepercayaannya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bangsa Indonesia dengan segala ke beraneka ragamnya memiliki adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku memiliki ciri khas tersendiri satu dan lainnya yang bersatu dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar terdapat beberapa Agama besar yang dianut oleh penduduk bangsa Indonesia diantaranya adalah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun selain agama besar tersebut sebagian Masyarakat Indonesia juga masih memegang kepercayaan kepada Tuhan yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur yang masih dipegang dan diamalkan oleh sebagian masyarakat.

Baca Juga :  8 Komplotan Pelaku Hipnotis Berhasil Gondol Uang 85 Juta Milik Warga Sampaga

Sebelumnya belum terdapat kepastian hukum untuk para Penghayat Kepercayaan
di Indonesia, hal tersebut paling tidak dapat kita lihat di Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut terdapat kesetaraan antar umat beragama dengan para penghayat kepercayaan.

Maka dari itu Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU/XIV/2016 beserta turunan peraturan lainya mencoba untuk memberikan rasa keadilan kepada Masyarakat yang menghayati Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran leluhur untuk mendapatkan kesempatan, pelayanan dan kesetaraan dihadapan hukum dalam menjalankan kepercayaannya.
Demi menjalankan amanat UUD 1945, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui

Dia menyebutkan, Jaksa Agung Muda Intelijen mengeluarkan surat melaksanakan sosialisasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 dalam rangka Pembinaan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dan merujuk perintah tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Mamasa beserta seluruh unsur yang terdiri dari Polres Mamasa, Kodim 1428 Mamasa, Perwakilan BIN, Kantor Kementerian Agama Kab Mamasa, MUI, FKUB beserta Pemerintah Daerah Kab Mamasa melaksanakan Rapat dan Sosialisasi serta Pembinaan Pembinaan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga :  Gegara Sabu, Seorang Anggota Polres Pasangkayu Dipecat

Dia menyebutkan, Kabupaten Mamasa memiliki adat istiadat yang bersumber dari budi pekerti leluhur yang diturunkan secara turun temurun. Diantara yang diturunkan dari generasi ke generasi tersebut salah satunya adalah Kepercayaan Kepada Tuhan yang disebut dengan Mappurondo.

Masyarakat penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa khususnya di Kabupaten Mamasa, saat ini dapat memperjuangkan haknya karena Negara telah
memayungi pemenuhan Hak para Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan perundang undangan yang diantaranya:

• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mamasa dan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo.|***

 

Berita Terkait

Dua Tersangka Mantan Aparat Desa Salugatta Siap Disidangkan
Pagi Tadi, Seorang Pegawai KPU Mateng Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel 109
Bawaslu Majene Telusuri Dugaan Kasus Money Politik, Seorang Caleg DPR RI Dimintai Keterangan
Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:56 WIB

Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!