Kegiatan Proyek DAK Sulbar 2021 Carut Marut

- Jurnalis

Kamis, 14 Juli 2022 - 08:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salahsatu sekolah yang menyerap DAK 2021, terlihat disegel oleh warga. ( Foto/Hatta )

Salahsatu sekolah yang menyerap DAK 2021, terlihat disegel oleh warga. ( Foto/Hatta )

SULBAR, indigo99.com | Proyek infrastruktur gedung sekolah yang bersumber dari Dana alokasi khusus ( DAK ) Kementerian Pendidikan RI dengan anggaran Miliaran rupiah, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbud ) Provinsi Sulawesi Sulbar ( Sulbar ) tahun 2021, dinilai carut marut.

Carut marut proyek sekolah yang menyerap anggaran APBN tahun 2021, baik di bidang SMA dan SMK Dikdisbud tahun 2021, kembali menjadi sorotan tajam oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar, Hatta Kainang, kepada indigo99.com mengatakan, pelaksanaan proyek DAK tahun 2021 di beberapa kabupaten di Sulbar, dinilai semrawut dengan banyaknya ditemukannya keluhan dan laporan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait itu, kata dia, meminta kepada Diknas memberikan perhatian serius untuk dilakukan pembenahan. Banyak kejanggalan ditemukan seperti pembayaran upah tukang yang belum dibayarkan sehingga berujung penyegelan sekolah serta beberapa pelaksanaan proyek tidak rapung.

“ Jujur proyek DAK tahun 2021 sangat carut marut. Makanya kami sudah minta kepada Diknas untuk menyikapi temuan – temuan kami di lapangan untuk kemudian diatasi termasuk pembayaran upah tukang yang belum dibayar agar itu segera diselesaikan. Kasian anak – anak jika tidak bisa sekolah karena sekolahnya disegel, “ kata Hatta kepada indigo99.com. Kamis 14 Juli 2022.

Baca Juga :  Ditpolair Polda Sulbar Tengah Selidiki Bom Ikan Meledak

Dia menilai, carut marutnya proyek DAK tahun 2021, diminta Diknas harus bertanggung jawab jika ada APH melakukan penyelidikan. Setidaknya pihak Diknas Provinsi Sulbar, harus bercermin pada pelaksanaan atau kegiatan DAK tahun 2020 yang telah memakan korban kala itu.

“ Jika Diknas tidak menyikapi persoalan ini, ini akan membuka peluang APH melakukan penyelidikan soal proyek DAK tahun 2021 karena ini memang rentang. Coba kita lihat, ada beberapa sekolah disegel oleh tukang, berarti mereka tidak dibayarkan atau uangnya sudah habis, “ sebutnya.

Selain persoalan upah tukang yang belum dibayarkan, kata Politisi Nasdem itu, juga ada beberapa sekolah yang bermasalah lahannya karena belum dilakukan ganti rugi oleh penyedia. Dan persoalan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Mamasa tetapi juga terjadi Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ).

“ Ini yang selalu kami ingatkan terus termasuk pelaksanaan DAK 2022, inikan sudah ada warning tahun 2021 dan 2020 kenapa tidak bercermin di situ. Sehingga dalam waktu dekat komisi Empat akan kembali melakukan hearing akan mengundang dalam hal ini Kabid terkait DAK 2022.” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Hatta mengaku, bahwa DAK 2022, belum menerima gambaran dari Diknas seperti apa pelaksanaannya meskipun sudah berjalan. Namun kata dia, berdasarkan masukan – masukan dari publik sebagai dasar perteimbangan penagawasan DAK 2022 yang akan ditindak lanjuti.

“ DAK tahun 2022 agak semrawut juga berdasarkan masukan – masukan dari luar yang kami terima. Makanya kami minta nanti pihak Diknas untuk harus hadir memaparkan bagaimana desain di pengelolaan DAK di 2022. Sebenarnya, ini kan harus bercermin pada pelaksanaan DAK 2021 dan 2020.

Terkait itu, dia menilai pihak Diknas tidak menjalankan rekomendasi apa yang menjadi catatan dari pihak Kejaksaan sebagai pengawasan.

“ Sebenarnya apa yang menjadi catatan dari pengawasan harus dijalankan oleh pihak Diknas, namun yang terjadi hanya dilihat – lihat saja, “ kesal Hatta.

Pewarta INDIGO99 : Aji

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 478 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!