Kasus Korupsi KHL Tadui Potensi Ada Tersangka Baru

- Jurnalis

Rabu, 27 Juli 2022 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aspidsus Feri Mupahir didampini Kasi Penkum, Amiruddin, melakukan audensi perwakilan massa aksi saat terjadi demo di kantor Kejati Sulbar.

Aspidsus Feri Mupahir didampini Kasi Penkum, Amiruddin, melakukan audensi perwakilan massa aksi saat terjadi demo di kantor Kejati Sulbar.

SULBAR, indigo99.com | Kasus Korupsi pengaliahan kawasan hutan lindung ( KHL ) di Desa Tadui Kecamatan Mamunyu Kabupaten Mamuju, yang baru saja menahan 3 orang sebagai tersangka.

Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sulbar Feri Mupahir, mengatakan kasus korupsi ini telah diselidiki sekira hampir Satu tahun sebelum menetapkan tersangka kasus alih fungsi lahan hutan lindung tersebut.

Dia menyebutkan, penanganan kasus ini hampir 60 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi, baik saksi ahli maupun pejabat ASN dari BPN. Penanganan kasus ini, penyidik telah mengantongi Dua alat bukti yang cukup sehingga statusnya dinaikan ke penyidikan hingga penetapan tersangka.

Dia menyebutkan, penghitungan dilakukan oleh ahli auditor BPKP dan ditemukan kerugian negara sebesar 2,8 Miliar.

Terkait kasus ini, penyidik masih intens mendalami kasus ini dan masih melakukan pemeriksaan beberapa oknum pejabat dari BPN Sulbar sebagai saksi yang ada kaitannya dengan kasus ini. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.  

” Mantan Kepala BPN inisial HS yang menjabat saat itu sudah kita tahan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru,” sebutnya.

Baca Juga :  Polresta Mamuju Pantau Pelaksanaan PSU

Dalam kasus ini, mengatakan mantan Kepala BPN dan tim tidak melakukan peninjauan pensertifikatan tanah, termasuk tidak melakukan koordinasi bersama lingkungan hidup bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Tata cara penerbitan sertifikat sudah tidak benar karena tidak melakukan kroscek kelapangan. Dan sampai hari ini belum ada pencabutan, statusnya masih dalam kawasan hutang lindung,” pungkasnya.**

Pewarta indigo99.com : Aji

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 574 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!