Kajati Sulbar Kembali Hentikan Penuntutan Perkara 351 Melalui Restoratif Justice

- Jurnalis

Rabu, 6 April 2022 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

). Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Sulbar Didik Istiyanta, melakukan Restoratif Justice. ( Foto.Anto )

). Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Sulbar Didik Istiyanta, melakukan Restoratif Justice. ( Foto.Anto )

MAMUJU, indigo99.com | Berdasarkan keadilan Restoratif Justice ( RJ ). Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Sulbar Didik Istiyanta, kembali melakukan pemberhentian penuntutan perkara 351 tentang penganiayaan.

Diketahui perkara yang dihentikan penuntutannya adalah tersangka Muhammad Fadli Parenrengi Alias Fadli Bin Endeng dan tersangka M. Ma’ruf Alias Ilu Bin Atjo Alimin dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Kajati Sulbar Didik Istiayanta kepada indigo99.com mengatakan, pemberhentian penuntutan terhadap Kedua tersangka itu, setelah dilakukan pemaparan perkara yang diusulkan untuk penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan RJ terhadap Dua tersangka.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya kata dia, JAMPidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Polewali Mandar ( Polman ) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAMPidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

Baca Juga :  Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Lanjut kata Didik, mengatakan adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain bahwa Kerugian pengobatan korban sebesar Rp 1.000.000,- telah diganti oleh para tersangka. Dan para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana atau belum pernah dihukum. Dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Selain itu, perkara ini telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Serta pertimbangan sosiologi yang mendapat respon positif dari masyarakat.

“ Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Para tersangka dan korban berstatus Mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya, “ sebut Kajati Sulbar.

Baca Juga :  Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kegiatan paparan perkara yang diusulkan untuk Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice, juga dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Agustin. Asisten Tindak Pidana Umum Baharuddin. Koordinator Pidum Hermanto. Kepala Seksi Oharda andi Sumardi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Amiruddin, Kasubbag Protokol Nasrah Totoran. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Ichwan dan Kasi Pidum dan Penuntut Umum.

Dan ekspose perkara dilakukan secara virtual yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh JAMPidum Fadil Zumhana. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Karopeg Hermon De Kristo.**

Pewarta indigo99.com : Adji

 

Berita Terkait

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju
Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM
Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN
Pasien Nelayan Asal Kabuloang Sempat Tersandera, Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Masih Bungkam
Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman
Harga Beras Melambung, Ini Kata Bupati Mamuju Sutinah
Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera
Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme
Berita ini 218 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 23:08 WIB

Kabar Pasien Nelayan Tidak Dilayani BPJS, ini Klarifikasi BPJS Kesehatan Mamuju

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:33 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:33 WIB

Dorong Promosi Tenun Sekomandi, Bupati Mamuju Keluarkan Edaran Untuk ASN

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:02 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Pastikan Stok Bahan Pangan di Bulog Aman

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:45 WIB

Astaga! Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan 30 Juta, Seorang Pasien RS Regional Tersandera

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kumham Sulbar Rakor Sistem Keamanan Peredaran Doktrin Kelompok Terorisme

Rabu, 28 Februari 2024 - 08:03 WIB

Tingkatkan Kemampuan Kehumasan Polri, Humas Polda Perlu Sertifikasi

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:04 WIB

Harga Sembako Meroket, PMII Mamuju Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Mamuju Sutinah Terima Penghargaan HAM

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:33 WIB

error: Content is protected !!