indigo99.com | Soal polemik yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), mulai dari masalah pembayaran jasa tenaga kesehatan ( Nakes ) pasien Covid – 19 serta data Stunting urutan ke Dua se Indonesia.
Ketua HMI Cabang Mamuju, Ahyar kembali angkat bicara soal polemik tersebut.
” Saya selaku ketua HMI MPO Cabang Mamuju, menyayangkan beberapa polemik yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akhir akhir ini.” Kata Ahyar kepada indigo99.com. Kamis 17 Februari 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata dia, dengan adanya pergantian Kadis Kesehatan dan Direktur RS Regional akan memberikan dampak positif terhadap jaminan kesehatan masyarakat di Sulbar, namun justru melahirkan citra buruk terhadap kesehatan di Sulbar.
” Mulai dari angka stunting secara nasional yang berada pada posisi kedua, ada apa ini?” Tanya Ahyar. Kamis 17 Februari 2022.
Menurut dia, berdasarkan data dari Kemenkes RI, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Sulawesi Barat berada pada peringkat kedua tertinggi Prevalensi Stunting secara nasional yakni sebesar 33,8 persen.
Belum lagi soal insentif atau jasa medik untuk Nakes belum terbayarkan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi covid 19 di Sulbar, yang paling menjadi momok adalah ketika lampu di RS Regional padam sampai 2 jam. Ini sangat memalukan.
” Kami berharap gubernur Sulbar, mengevaluasi Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar, dan Direktur RS Regional, minimal gubernur membersihkan kepala OPD yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, supaya gubernur tidak terkesan meninggalkan hal buruk diakhiri periodenya.” pinta Ahyar.
Apalagi kata dia, hal yang paling fundamental dalam kebutuhan masyarakat adalah kesehatan, jika ini diisi oleh orang – orang yang tidak ulek, tidak profesional maka dampaknya langsung kepada masyarakat.***
Pewarta indigo99.com : Adji
