DPRD Majene Tolak Pengesahan RAPBD Tahun 2024

- Jurnalis

Selasa, 5 Desember 2023 - 22:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor DPRD Kab. Majene.

Kantor DPRD Kab. Majene.

MAJENE, indigo99.com | Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, ditolak oleh anggota DPRD Kabupaten Majene untuk disahkan.

Terkait ditolaknya pengesahan RAPBD Tahun 2024 oleh DPRD Majene, disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Majene Adi Ahsan.

Politisi Golkar itu menyebutkan, ada terdapat 4 poin penyebab lembaganya tidak menyetujui RAPBD yang diajukan Pemda Majene

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertama karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menyampaikan dokumen yang harus diseimbangkan antara pendapatan dan belanja.

Kedua TAPD tidak menyampaikan dokumen utang Pemda tahun 2022.

Ketiga TAPD tak mau menandatangani kesepakatan pendapatan dan belanja antar OPD dengan Badan Anggaran DPRD.

Kemudian keempat pembahasan pendapatan-belanja tidak tuntas pada sejumlah OPD, seperti di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas PUPR.

“Pembahasan anggaran antara Banggar DPRD dengan TAPD belum tuntas. Karena itu pihak legislatif tidak mungkin menyetujui mengesahkan RAPBD meski telah melewati batas waktu sesuai ketentuan yakni 30 November.” kata Politisi Golkar itu, saat menggelar jumpa pers di salah satu cafe di Majene, Senin (4/12/2023) malam.

Menurut dia, tidak disahkannya RAPBD itu bukan persoalan karena DPRD tidak mau, bukan karena Ketua DPRD tidak hadir, tapi DPRD menganggap itu tidak selesai, tidak tuntas dan tidak layak untuk dilanjutkan dalam paripurna.

Baca Juga :  4 Tersangka Korupsi IPLT Majene Tahap Dua, Siap Disidangkan

Kata dia, berbagai upaya telah dilakukan DPRD untuk bisa melanjutkan pembahasan RAPBD hingga tuntas, namun ia menilai Tim TAPD Pemda Majene kurang serius menyelesaikan pembahasan anggaran bersama Banggar DPRD.

Adi menilai TAPD Majene tidak serius membahas anggaran dengan DPRD Banggar Majene. Hal ini ditandai dengan absennya TAPD dalam sejumlah momen penting pembahasan dengan Banggar DPRD.

“Tanda-tanda ketidakseriusan ini tidak akan berakhir dengan baik, karena tim anggaran pemerintah daerah tidak hadir pada tanggal 28 pagi, dan itu adalah saat yang kritis pak, tim anggaran pemerintah daerah tidak hadir pada tanggal 29 pagi, tim anggaran pemda tidak hadir pada tanggal 29 siang, itu waktu kritisnya pak,” kata Adi Ahsan.

Terakhir, kata Adi Ahsan, secara internal DPRD mengadakan rapat untuk menyikapi ketiadaan TAPD dan tidak terpenuhinya empat poin di atas, hingga akhirnya pihak legislatif menyatakan tidak bisa memperpanjang RAPBD hingga pengesahan penuh dengan Bupati Majene.

Pasca penolakan persetujuan RAPBD 2024 oleh DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPD) Majene segera menyiapkan penerbitan Peraturan Bupati (Perkada) pengganti Peraturan APBD 2024 yang gagal disetujui.

Baca Juga :  Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Nama Anggota KPPS se Kabupaten Mamuju

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Majene, Kasman Kabil mengatakan, sesuai ketentuan, Perkada harus sudah disampaikan paling lambat 15 hari setelah keputusan tidak disahkannya Ranperda APBD. Sehingga pihaknya saat ini sedang menyusun rencana Perkada untuk disampaikan kepada Gubernur.

Sedangkan penyesuaiannya (Rencana Perkada) akan disampaikan (kepada Gubernur) paling lambat tanggal 15 Desember 2023, kata Kasman, Senin (4/12/2023).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) menyatakan “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa rancangan Perda APBD sudah harus disepakati paling lambat pada tanggal 30 November yaitu satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Apabila DPRD dan Kepala Daerah tidak menyetujui bersama dan mengesahkan rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Penulis : Saprudin

Editor : Aji

Berita Terkait

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster
Diduga Bom Ikan Meledak, Nelayan Asal Kabuloang Mendapat Perawatan Serius
Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas
2 Tahun Buronan Tersangka Korupsi, Seorang Kades di Polman Berhasil Diringkus Tim Tabur
Kecewa, Mahasiswa Universitas Wallecea Mamuju Segel Kampus
Peningkatan Nilai SPBE Tahun 2024
Pemilu 2024, Jatah Kursi PDIP di Sulbar Meningkat
Sabtu Besok, KPU Mamuju Gelar PSU di 3 TPS
Berita ini 416 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 16:22 WIB

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:31 WIB

Diduga Bom Ikan Meledak, Nelayan Asal Kabuloang Mendapat Perawatan Serius

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:41 WIB

Gegara Bom Ikan Meledak Seorang Nelayan di Kabuloang Nyaris Tewas

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:27 WIB

2 Tahun Buronan Tersangka Korupsi, Seorang Kades di Polman Berhasil Diringkus Tim Tabur

Rabu, 21 Februari 2024 - 22:40 WIB

Kecewa, Mahasiswa Universitas Wallecea Mamuju Segel Kampus

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:05 WIB

Pemilu 2024, Jatah Kursi PDIP di Sulbar Meningkat

Selasa, 20 Februari 2024 - 13:15 WIB

Sabtu Besok, KPU Mamuju Gelar PSU di 3 TPS

Selasa, 20 Februari 2024 - 10:30 WIB

Berhasil Ungkap Kasus OTT Hingga Narkoba, 2 Satker Diganjar Penghargaan

Berita Terbaru

Kabid Perikanan budidaya, mengunjungi lokasi pembenihan dan pembesaran lobster air tawar di Kelurahan Rimuku.(Foto/Ucok)

Advertorial

DKP Sulbar Terus Kembangkan Pembenihan dan Pembesaran Lobster

Jumat, 23 Feb 2024 - 16:22 WIB

error: Content is protected !!