Adik Kandung Sekda Parimo Dituntut 3 Tahun Penjara, AMPIBI Sebut Kayak Tuntutan Perkara Maling Ayam

- Jurnalis

Jumat, 18 Maret 2022 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga orang terdakwa yang tak lain salah satunya adalah adik Sekda Parimo, Zulfinachri bersama dengan Rivani Makarama dan Ahmad, terseret kasus korupsi lahan fiktif di Pemda Parimo 2015 - 2016.

Tiga orang terdakwa yang tak lain salah satunya adalah adik Sekda Parimo, Zulfinachri bersama dengan Rivani Makarama dan Ahmad, terseret kasus korupsi lahan fiktif di Pemda Parimo 2015 - 2016.

PALU, indigo99.com | Aliansi Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi ( AMPIBI ) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah ( Sulteng ), mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum ( JPU ) Kejaksaan Tinggi Sulteng, terhadap adik kandung Sekretaris daerah ( Sekda ) Kabupaten Parimo, Zulfinachri bersama Dua orang rekannya.

Terdakwa Zulfinachri bersama Rivani Makarama dan Ahmad Rudianto, merupakan terdakwa korupsi pengadaan lahan fiktif atau mark up pada bagian pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 – 2016.

AMPIBI menilai tuntutan tersebut sangat rendah yakni masing – masing 3 tahun. Dan tuntutan ini, sama dengan tuntutan perkara maling ayam. Padahal jumlah kerugian negara yang ditemukan dalam kasus ini nilainya cukup fantastis senilai 3,9 Miliar.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Achlan Latandu Sekretaris Umum AMPIBI Parigi Moutong mengaku tuntutan itu sangat rendah dan melukai rasa keadilan di Sulteng khususnya di Kabupaten Parimo. Terhadap tuntutan itu, meminta kepada pengadil ( Hakim ) di Pengadilan Tipikor Palu, agar mempertimbangkan. Dan meminta kepada majelis hakim Tipikor untuk menghukum seberat – beratnya para terdakwa.

“Tuntutan ini kami anggap terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau kita mau komparasi, bagaimana mungkin tuntutan seorang Kades yang diduga melakukan korupsi pembangunan paud 98 juta dan ikut mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik kejaksaan bisa sama tuntutan nya dengan mereka yang korupsi miliaran rupiah,?” tanya Achlan.

Ia mengibaratkan, bahwa tuntutan kepada ketiga orang terdakwa tersebut sama dengan tuntutan untuk seorang maling ayam. Kasus pencurian biasa menurutnya bahkan bisa diancam hukuman 5 tahun penjara.

“Setahu saya, pencurian biasa itu ancaman hukumannya 5 tahun, dan pencurian dengan pemberatan, ancaman maksimalnya 7 tahun, begitu juga pencurian dengan kekerasan, kalau tidak salah 12 tahun, nah ini korupsi, uang rakyat yang dirampok, padahal pengadaan tanah ini untuk kepentingan masyarakat dan Pemda tapi kok, hanya seperti itu dituntut,” kesalnya.

Baca Juga :  Sulbar Menghapus Air Mata Duka Palestina Dalam Peringatan Al Quds Day

Menurut dia, bahwa pengembalian sejumlah uang dari salah satu tersangka adalah pengakuan atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Sehingga bisa memperkuat tuntutan.

“Kami hormati bagaimana upaya kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara, tapi kasus ini bagi kami terlalu mempertontonkan ketidakadilan dan tidak adanya transparansi kepada publik.” sebutnya

Achlan menilai, penanganan kasus ini sejak dimulainya penyidikan hingga penetapan tersangka sudah janggal. Seperti awalnya, press release yang dikeluarkan Kasi Penkum hanya menyebut Dua tersangka saja, sedangkan satu tersangka atas nama Zulfinachri yang kini jadi terdakwa tidak disebutkan, kemudian terdakwa Zulfinachri, selama itu tidak pernah dilakukan penahanan, dan kasus ini sejak penetapan tersangka hingga proses pelimpahan ke pengadilan sangat lama hingga Tujuh bulan lamanya.

Terkait tuntutan ini, lanjut mantan Sekretaris Inspektorat itu memperparah dan menguatkan ada dugaan terkait isu bahwa ada konspirasi yang dibangun untuk mengamankan kasus ini.

“Kalau melihat tuntutan jaksa ini, kemudian menguatkan dugaan atas isu – isu yang beredar, bahwa ada konspirasi yang di bangun untuk mengamankan kasus ini dan kasus-kasus lain,” pungkasnya

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak nonaktif, Zulfinachri dituntut 3 tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan oleh JPU tertanggal 14 Maret 2022.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zulfinachri dengan pidana penjara 3 Tahun dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 6 (enam) bulan kurungan.

Jaksa menilai terdakwa Zulfinachri, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan Subsidair.

Baca Juga :  Terdakwa Korupsi Unsulbar 1 Bebas 3 Vonis Bersalah

Dua terdakwa lain dalam kasus ini yakni Rivani Makaramah dan Ahmad Rudianto masing-masing dituntut Tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Dikonfirmasi kepada Kajari Parimo, Fahrurozi, kepada media ini mengaku, bahwa perkara korupsi pengadaan lahan fiktif di Pemda Parimo tahun 2015 – 2016, masing – masing dituntut oleh JPU 3 tahun penjara.

Fahrurozi menilai dalam perkara ini, upaya pengembalian kerugian negara sudah dilakukan oleh terdakwa senilai 2 miliar dan 4 lahan persegi dan sisanya masih diperkirakan 1,7 Miliar.

“ Dalam perkara ini, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar 2 miliar dan lahan. Kami perkirakan sisanya 1,7 Miliar lagi kalau tidak salah ya,” sebut Kajari Parimo kepada wartawan laman ini.

Lanjut kata dia, meskipun locus delictinya ada di Kabupaten Parimo, namun penanganan perkaranya mulai dari penyidikan hingga penetapan tersangka diambil oleh Kejati Sulteng.

“ iya pak, meskipun locus delictinya ada di Kabupaten Parimo, sebelum nya penanganan kasusnya diambil oleh Kejati Sulteng sampai kepenuntutan dan penuntutannya gabung JPU Kejari Parimo dengan JPU Kejati Sulteng, “ terang Kajari Parimo.

Seperti diketahui, sidang perkara korupsi lahan fiktif di Pemda Parimo, kembali digelar pada hari Senin dengan agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa.**

Pewarta indigo99.com : Ady

Berita Terkait

Kapolda Sulbar Imbau Masyarakat Saat Mudik Balik Utamakan Keselamatan
Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian
11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  
Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang
Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan
Malam ini, Puluhan Penumpang Batik Air Terlantar di Bandara Tampa Padang
Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku
Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu
Berita ini 481 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 12:55 WIB

Kapolda Sulbar Imbau Masyarakat Saat Mudik Balik Utamakan Keselamatan

Minggu, 14 April 2024 - 11:15 WIB

Telorkan Puluhan Ranperda, Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sulbar Dapat Pujian

Jumat, 12 April 2024 - 21:28 WIB

11 Orang Terpidana Korupsi di Rutan Mamuju Dapat Remisi Khusus  

Jumat, 12 April 2024 - 10:56 WIB

Sehari Lebaran Idul Fitri, Seorang Warga Belang – Belang Dikabarkan Hilang

Selasa, 9 April 2024 - 23:07 WIB

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 April 2024 - 15:39 WIB

Tidak Terima Anaknya Tewas Dianiaya di Lokasi Sarang Walet, Orang Tua Korban Laporkan Pelaku

Selasa, 9 April 2024 - 05:55 WIB

Jelang Lebaran Harga Tabung 3 Kg di Malunda Tembus 40 Ribu

Minggu, 7 April 2024 - 18:13 WIB

Bus Borlindo VS Truk Car carrier 4 Tewas Ditempat

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi pengeroyokan.

Headline

Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok, Kades Dungkait Sesalkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 23:07 WIB

error: Content is protected !!